ZONALITERASI.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumpulkan Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi dan Kabupaten/Kota dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam agenda bertajuk Rapat Koordinasi (Rakor) Direktorat Sekolah Menengah Pertama Dirjen PAUD Dikdasmen Tahun 2026, yang digelar di Jakarta awal Maret lalu ini, Wakil Menteri Pendidikan Dasar (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, mengungkapkan, masih ada kendala yang perlu diselesaikan dalam pengelolaan pendidikan jenjang SMP.
“Kendala itu terkait dengan koordinasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Sinergi dan koordinasi yang tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan pengelolaan pendidikan yang bermutu tidak tercapai,” kata Atip, dikutip dari keterangan yang dipublikasikan Kemendikdasmen, dikutip Rabu, 11 Maret 2026.
“Maka hadirnya Kepala Dinas yang diwakili oleh Kabag dan Kasubag SMP yang hadir kalii ini, untuk memastikan bagaimana pelaksanaan kewenangan ini tidak overlap, atau bahkan kewenangan itu berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi,” sambung Atip.
Menurut Atip, peningkatan cakupan serta kualitas layanan pendidikan, harus menjadi komitmen bersama antara Kemendikdasmen dan Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia.
Setiap program yang dirancang, lanjutnya, harus berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Orientasinya bukan pada serapan anggaran atau pelaksanaan kegiatan, tetapi pada perubahan nyata yang dirasakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah di satuan pendidikan seluruh Indonesia.
“Mengidentifikasi tantangan di lapangan serta merumuskan solusi yang adaptif dan kontekstual. Rapat koordinasi ini harus menghasilkan solusi, koordinasi tanpa solusi, hanya basa-basi,” ujar Atip.
Atip menambahkan, kegiatan Rapat Koordinasi ini memiliki arti strategis untuk memperkuat pendidikan di setiap daerah, khususnya layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang lebih bermutu, inklusif, serta berkeadilan.
“Jadi bukan hanya kita melaksanakan ritual administratif semata, adanya rapat koordinasi tahunan harus berujung dan harus dipertanggung jawabkan oleh kita semua yakni dengan hadirnya pendidikan yang bermutu,” pungkas Atip.
Sementara Direktur Sekolah Menengah Pertama, Maulani Mega Hapsari, menuturkan, Rakor Direktorat Sekolah Menengah Pertama Dirjen PAUD Dikdasmen Tahun 2026, menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program, mengevaluasi capaian kinerja, serta mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang dihadapi di daerah.
“Rapat Koordinasi ini dimaksudkan sebagai sarana penyamaan persepsi dan konsolidasi antara pusat dengan Unit Pelaksana Teknis di 34 Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengenai program kerja tahun 2026,” jelas Mega.
Dia berharap, ke depan, dapat terbangun sinergi yang kuat, komunikasi yang efektif, serta komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah.
“Hasil rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perumusan langkah tindak lanjut guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan secara optimal,” ujar Mega. (des)***
