ZONALITERASI.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran menyoroti dugaan SPPG yang hanya cari untung dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah penerima manfaat dikabarkan mengeluhkan porsi menu yang diterima dan kualitas yang dianggap tidak layak.
“Kami telah menerima berbagai aduan masyarakat terkait menu MBG. Aduan itu, sudah disampaikan kepada pimpinan komisi untuk ditindaklanjuti. Kalau ada dapur yang masih mencari keuntungan tidak wajar dari menu MBG, pasti kita tidak tinggal diam,” kata anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran, Hesti Mulyati, Sabtu, 28 Februari 2026.
Hesti mengatakan, pengawasan program MBG tidak bisa hanya mengandalkan legislatif tapi juga membutuhkan partisipasi publik.
Karena itu, dia mendorong masyarakat penerima manfaat agar berani menyampaikan keluhan secara terbuka.
“Masyarakat jangan takut. Kalau diteror oleh pihak SPPG, jangan takut. Karena ini masalah kita bersama,” katanya.
Kata dia, berdasarkan ketentuan yang berlaku, anggaran MBG per porsi itu sudah ditetapkan secara rinci.
Untuk alokasi Rp15 ribu per porsi besar, rinciannya terdiri atas Rp2 ribu untuk sewa tempat, Rp3 ribu operasional, dan Rp10 ribu untuk menu makanan.
Adapun untuk porsi kecil dengan anggaran Rp13 ribu, komposisinya adalah Rp8 ribu untuk menu MBG, Rp3 ribu operasional, dan Rp2 ribu untuk sewa tempat.
Namun, lanjut Hesti, dengan melihat harga bahan makanan di pasaran, terutama komponen seperti susu kemasan kecil yang berkisar Rp2.800 hingga Rp 3.000 per pcs di minimarket, biaya riil penyusunan satu paket menu dinilai tidak sampai menyentuh pagu maksimal yang sudah ditetapkan.
“Dalam satu porsi MBG itu paling bisa dihargakan Rp5 ribu sampai Rp6 ribu. Artinya, ada potensi keuntungan sekitar Rp3 ribu sampai Rp4 ribu per porsi. Jika satu SPPG mendistribusikan MBG kepada 2.500 penerima manfaat per hari, maka dengan asumsi keuntungan Rp4 ribu per porsi, potensi keuntungan bisa mencapai Rp10 juta per hari. Lalu, kalau distribusi dilakukan selama 24 hari dalam sebulan, maka potensi keuntungan dari satu SPPG saja bisa menembus Rp240 juta per bulan,” bebernya.
Hesti menambahkan, angka yang muncul dari hitung-hitungan itu sangat fantastis. Karena itu dia menegaskan, MBG harus dikawal bersama agar program tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. ***
