Oleh Nunu A. Hamijaya
TUJUH PULUH tahun yang lalu (1956) adalah masa yang berat bagi orang Sunda. Kondisi masyarakat pilemburan Tatar Sunda hidup di tengah konflik ideologi-politik nasionalis dan islam. “Pak Karto perang jeung Pak Karno, nu jadi korbanna Mang Karta jeung Mang Karna (Ajip Rosidi, 2001). Konstruksi politik Jawa Barat tahun 1956 sangat kompleks karena dinamika pemberontakan DI/TII di satu sisi, dan menguatnya partai nasionalis di sisi lain. Dalam konteks hubungan politik antara pusat-daerah, yaitu peristiwa Pamplet Front Pemuda Sunda (FPS) yang ditandatangani salah satu tokohnya yaitu Adeng S. Kusumawidjaja sebagai Ketua Umum.
Bagi penulis, mengenal nama Adeng S. Kusumawijaya (asal Garut) pertama kali dari Ayahanda. Istri Adeng adalah bibinya sendiri. Seorang bidan yang lahir di Desa Cipaku, Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Berbekal informasi sedikit, penulis mencari informasi tentang kiprah beliau dari sumber Majalah ‘Warga’(1956) dan sedikit sekali dari obrolan dengan Ajip Rosidi (2016). Keduanya pertama kali bertemu intensif sepanjang tahun 1956 hingga Kongres Pemuda Sunda digelar (November 1956). Dalam ingatan, Abdullah Mustappa (80 tahun) memandang Adeng S. Kusumawijaya sebagai sosok yang legendaris sekaligus misterius. Demikian pula pendapat Ajip Rosidi.
Pemberitaan tentang pamflet, Front Pemuda Sunda (FPS), Adeng S. Kusumawijaya dan Kongres Pemuda Sunda (1956-1957) banyak diberitakan dalam beberapa surat kabar di zaman itu. Beberapa contoh dieritakan pada surat kabar “Berita” dan “Pikiran Rakjat”.
Dalam “Berita” (20 Agustus 1956), “Seruan Front Pemuda Sunda ´Hantjurkan PNI dan Imperialisme Djawa” hlm. 2.
Dalam “Pikiran Rakjat”, Berita (21 Agustus 1956), “Dua Anggota Front Pemuda Sunda Ditahan” hlm. 3.
Dalam “Pikiran Rakjat”, Berita ( 23 Agustus 1956), “Adjam dan Ateng Ditahan Atas Instruksi Panglima” hlm.2.
Dalam “Pikiran Rakjat”, Berita (24 Agustus 1956), “Pendapat Kolonel Sukanda tentang Pamflet FPS” hlm. 2.
Dalam “Pikiran Rakjat”, Berita (28 Agustus 1956), “Statement FPS bahan berharga bagi bung Karno” hlm. 2.
Dalam “Pikiran Rakjat”, Berita (9 November 1956), “Nama Djawa Barat harus diganti dengan Sunda” hlm. 2.
Dalam “Pikiran Rakjat”, Berita (23 Agustus 1956), “Ketua Umum dan Sekjen Front Pemuda Sunda Ditangkap CPM” hlm. 10.
Majalah Warga dan “Askawi”: Visi Ideologi-Politik Kasundaan
Majalah ‘Warga’ dan “Askawi” adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan,seperti dua sisi mata uang. “Askawi: adalah sandiasma dari Adeng S. Kusumawijaya. Sosoknya secara pribadi misterius hingga saat ini. Tak banyak yang tahu setelah peristiwa tersebut. Namun, tak menjadi sebab, ada pertanyaan siapa sejatinya beliau. Tak ada jejak dirinya ditulis dalam skripsi, tesis, atau jurnal ilmiah. Seolah-olah ditelan bumi menyisakan banyak misteri.
Majalah Warga merupakan salah satu media massa berbahasa Sunda yang paling berpengaruh di era Demokrasi Liberal. Pertama kali terbit di Bogor pada tahun 1951 dan resmi berhenti terbit sepenuhnya pada tahun 1966. Berdasarkan catatan sejarah pers dan sastra Sunda, perjalanan terbit majalah ini terbagi menjadi dua fase utama, yaitu antara tahun 1951 hingga 1959, dan sempat berlanjut kembali pada tahun 1965 hingga 1966 sebelum akhirnya resmi berhenti terbit. Pendirinya Nanie Sudarma sudah aktif menulis karya sastra Sunda, termasuk cerita bersambung (cerbung) seperti Rasiah Geulang Rantay (1930) dan buku roman Pamuda Desa (1965). Majalah Warga dikenal mengambil posisi yang condong membela golongan Islam sekaligus hak politik Sunda. Adapun isi rubriknya adalah Koropak, Ti Rédaksi, Kasustraan, Kiriman, Sora ti Paimbaran, Obrolan Mang Eben, Cegekan, Gelenyu, Pamanggih Ojek, Sora ti Para Mitra Warga, Rék Percaya Rék henteu, Ceuk Béja, Béwara, jeung iklan.
Ia tidak hanya bergerak di ranah aksi jalanan, tetapi juga aktif menulis. Dengan menggunakan sandiasma atau nama pena “Askawi” (kemungkinan singkatan dari nama lengkapnya: Adeng Sinu Kusumawijaya) saat mengirimkan tulisan-tulisannya, ia rutin menulis kolom kritis di Warga, sebuah majalah berbahasa Sunda yang terbit antara tahun 1952–1964 dan dikelola oleh Nanie Sudarma. Tulisan-tulisan Askawi terkenal sangat tajam dalam menggambarkan ketidakpuasan sosial, ekonomi, dan posisi politik masyarakat Sunda di tanah kelahirannya sendiri pada era Demokrasi Liberal.
Tulisan-tulisan Adeng S. Kusumawidjaja yang menggunakan nama pena Askawi memiliki dampak signifikan pada dinamika sosial-politik Jawa Barat, antara lain: Tulisan Askawi menjadi corong utama bagi keresahan sosiologis masyarakat lokal yang merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Ia berhasil mentransformasikan kekecewaan ekonomi (seperti alokasi anggaran pembangunan yang minim) menjadi kesadaran politik etnis/regional.
Lewat kolom-kolom kritiknya, Askawi secara konsisten mempretensi PNI Jawa Barat sebagai kepanjangan tangan “hegemoni Jawa”. Hal ini menurunkan popularitas partai berlambang banteng tersebut di kalangan akar rumput pemuda Sunda. Gaya penulisan Askawi yang provokatif dan tajam bertindak sebagai “bahan bakar” ideologis.
Tulisan-tulisan inilah yang mengondisikan psikologi massa dan anggota FPS hingga puncaknya berani menyebarkan pamflet radikal antifederal/anti-pusat pada 17 Agustus 1956. Pergerakan Adeng S. Kusumawidjaja dinilai terlalu konfrontatif dan emosional untuk iklim politik tahun 1950-an. Akibatnya, gerakan ini mudah dipatahkan oleh otoritas militer (Mabes AD) dan dicap subversif, yang berujung pada pelarangan resmi organisasi pada tahun 1958 Melalui esai-esainya, ia meluruskan bahwa tuntutan keadilan bagi masyarakat Sunda dan umat Islam di Jawa Barat adalah murni urusan kesejahteraan dan pengakuan hak, bukan gerakan makar.
Dampak dari Tulisan Askawi
Tulisan Askawi yang menggunakan gaya bahasa Sunda tajam, mamandapan (sindiran halus), namun terkadang blak-blakan, berhasil membakar semangat intelektual muda Sunda saat itu.
Beberapa cuplikan tulisannya dalam bahasa Sunda berikut ini:
Ari tatanan pamaréntahan di urang ayeuna, naha bet siga nu ngontrak di imah sorangan? Urang Sunda mah ukur jadi nu nyapukeun buruan, sedengkeun nu dariuk di korsi empuk jeung nu nangtukeun kawijakan mah bet didatangkeun ti wetan. Lain urang milih-milih rupa bangsa atawa ngéksklusifkeun manéh, tapi naha henteu aya kapercayaan ka putra daérah anu apal sabenerna léléwéan jeung kahayang rahayatna sorangan?”
“Basa Sunda téh lain ukur keur ngobrol di dapur atawa di pasar. Basa Sunda téh mangrupa eunteung tina kapribadian jeung jalan pikiran Ki Sunda. Lamun barudak urang di sakola geus teu diajarkeun deui basa indungna, lila-lila maranéhna bakal poho kana purwadaksi. Bakal loba urang Sunda nu leungiteun dedeg pangadegna, beuki deukeut kana tumpurna hiji kabudayaan.”
Ia sering memakai kata “Ki Sunda” atau “Urang Lembur” untuk membangkitkan rasa kebersamaan pembaca. Judul kolomnya sering kali menggunakan kalimat tanya yang menggugah, seperti “Naha Enya Urang Sunda Teu Bisa Mingpin?” (Apakah Benar Orang Sunda Tidak Bisa Memimpin?) atau “Nasib Basa Indung di Jaman Merdéka” (Nasib Bahasa Ibu di Zaman Merdeka).
Menginspirasi Ajip Rosidi: Kongres Pemuda Sunda (1957)
Prof. Edi S Ekajati mengatakan gagasan Kongres Pemuda Sunda berawal muncul dari Ajip Rosidi. Saat itu Ajip berusia 18 tahun.
“Jelas saja lahirnya Kongres Pemuda Sunda ada latar belakangnya, saat itu menyebar pamplet dari Front Pemuda Sunda yang ditandatangani oleh Adeng S. Kusumawijaya Ketua Umum FPS dan Sekjen Ajam Syamsupraja,” kata Edi seperti yang ditulis dalam buku Nu Maranggung dina Sajarah Sunda.
Pada waktu itu kata Prof. Edi, pamplet yang disebar menggunakan bahasa yang cukup keras isinya mengkritik bahkan memarahi kepada pemimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) Jawa Barat, Pemerintah Pusat (Presiden Sukarno), dan orang Jawa.
Pada saat Ajip Rosidi naik kereta dari Jakarta menuju Bandung, ia berbicara kepada sahabatnya Olla S. Sumarna Putra.
‘Jika begitu penting sekali mengadakan kongres, agar semua orang Sunda dan tokoh-tokohnya, bisa berdiskusi (bermusyawarah) apa dan bagaimana kemauannya,” kata Ajip.
Gagasan Ajip Rosidi direspons oleh tokoh-tokoh Sunda yang lainnya. Mereka kumpul di rumah Letnan Kolonel Akil Prawiradirja, di Jalan Salatiga, Jakarta. Setelah itu kumpul lagi di Bogor di rumahnya Saikin Suriawijaya yang pada waktu itu masih mahasiswa Institute Pertanian Bogor (IPB) di Jalan Tampomas. Mereka para pemuda Sunda dengan mahasiswa Sunda, terutama yang tinggal di Bogor dan Jakarta. Semuanya sepakat memutuskan Kongres Pemuda Sunda akan dilaksanakan di Bandung, pusat ibukota Tatar Sunda, waktunya bulan Oktober sambil sekalian memperingati Sumpah Pemuda. Panitia dan perencanaan kongres disusun dalam pertemuan di Gang Maksudi, Pabaki Bandung, bulan September 1956. Yang hadir saat itu cukup lengkap. Ada utusan dari Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur dan kota lainnya, selain dari wakil pribumi dari Bandung.
Ekor dari beredarnya pamflet dari Front Pemuda Sunda, lima anggota parlemen: Gatot Mangkupradja, Ardiwinangun, Djerman Prawiradinata, Katamsi, Sutisna Sendjaja, dan Ino Garnida menyampaikan pertanyaan kepada pemerintah.
1. Apakah pemerintah mengetahui latar belakang dan sebab musabab yang mengakibatkan letusan rasa ketidakpuasan kedaerahan seperti dimaksud?
2. Bila pemerintah mengetahuinya apakah pemerintah bersedia memberi keterangan tentang latar belakang dan sebab musabab tentang soal itu?
3. Dan dalam hal demikian tindakan apakah yang akan diambil oleh pemerintah untuk menghentikan dan kemudian menghilangkan soal-soal yang melatarbelakangi lahir dan hidupnya perasaan ketidakpuasan (Pikiran Rakjat, 5 September 1956).
Tidak lama setelah pamflet tersebut beredar luas dan memicu polemik, aparat keamanan/militer di bawah Korps Komando Daerah Militer (termasuk pengaruh dari kebijakan darurat militer kala itu) menangkap kedua tokoh utama FPS tersebut guna meredam gejolak politik lokal.
Pasca-Kongres pada November 1956, gerakan ini membentuk sayap taktis bernama Dewan Komando Pemuda Sunda (DKPS). Di sinilah Adeng terhubung dekat dengan elemen militer lokal, termasuk para mantan anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) Jawa Barat. Hubungan ini begitu erat hingga ketika pemerintah pusat melakukan pembersihan politik pada tahun 1957, Adeng, Ajam, beserta jajaran elite DKPS ini ditangkap dan dipenjarakan bersama di rumah tahanan militer hingga tahun 1961. Pada tahun 1958, Pemerintah RI secara resmi menyatakan Front Pemuda Sunda sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya demi menjaga integrasi nasional.
Saat FPS dibentuk dari peleburan beberapa organisasi kepemudaan Jawa Barat, Adeng bekerja sangat dekat dengan jajaran pengurus inti awal, seperti R. Muhammad Apit S.K., Nan Katrina dan dan Saikin Suriawidjaja yang merupakan salah satu arsitek pendiri FPS yang mewakili gerbong mahasiswa/pemuda luar kota (organisasi Putra Sunda Bogor). Saikin adalah sekutu politik penting Adeng dalam menyatukan kekuatan pemuda lintas wilayah Bogor, Jakarta, dan Bandung. Tokoh-tokoh intelektual Sunda yang lebih muda adalah Ajip Rosidi dan Kusnadi.
Penutup
Secara historis, tulisan Askawi di majalah Warga merupakan fondasi ideologis dari meletusnya peristiwa 17 Agustus 1956. Melalui nama pena seperti “Askawi” (Adeng S. Kusumawidjaja), majalah ini mengeksploitasi isu kesenjangan pembangunan dan marjinalisasi politik yang dialami warga Pasundan. Bagi Warga, gerakan FPS bukanlah sebuah tindakan subversif, melainkan sebuah aksi pembelaan martabat dan hak otonomi daerah yang sah dari sebuah ketertinggalan. Front Pemuda Sunda (FPS, 1956-1958) sebagai organisasi terlarang oleh rezim Soekarno tidak pernah lagi bermetamorfosa menjadi nama baru dengan visi dan orang-orang baru hingga 70 tahun kemudian. Tidak ada lagi pamflet yang ‘galak’ dan tokoh yang vokal dan ditakuti seperti sosok Adeng S. Kusumawijaya dengan majalah dan tulisan-tulisannya yang mengingatkan sosok-sosok seperti R.M. Marco Dikromo, R.M. Tirto Adisurjo, H.O.S. Tjokroaminoto, dan S.M. Kartosuwiryo di era zaman Hindia Belanda. ***
Madrasah al I’anah, 1 Juni 2026
Nunu A Hamijaya, Pusat Studi Sunda (PSS).
