ZONALITERASI.ID – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di tengah gelombang baru Covid-19 membebani psikologis guru dan orang tua. Situasi itu berdampak pada kenyamanan belajar para peserta didik di sekolah.
“Coba rasakan, bagaimana guru, siswa berinteraksi kayak sekolah normal, sebab 100 persen siswa masuk setiap hari. Sementara itu, angka kasus meningkat tajam tiap hari. Ini mengganggu pikiran dan kenyamanan belajar di sekolah,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dikutip dari Republika.co.id, Kamis, 27 Januari 2022.
Satriwan mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun P2G, ada beberapa sekolah di DKI Jakarta yang menghentikan PTM 100 persen sebanyak dua kali.
Penghentian pelaksanaan PTM 100 persen itu bahkan hanya berjarak dua pekan saja karena siswa dan gurunya kembali ditemukan ada yang positif Covid-19.
“Ada beberapa sekolah semula PTM 100 persen, lalu siswa kena Covid-19, PTM dihentikan 5×24 jam. Setelah itu PTM lagi, setelah beberapa hari PTM, ada siswa positif lagi, terpaksa PTM dihentikan kembali. Ini kan tidak efektif. Sekolah buka tutup, buka tutup terus, enggak tahu sampai kapan. Karena itu, pelaksanaan skema PTM 100 persen tidak sepenuhnya aman, lancar, dan efektif,” kata Satriwan.
Lanjut Satriwan, P2G pun masih menemukan banyak pelanggaran PTM 100 persen yang terjadi.
Pertama, pelanggaran dalam menjaga jarak di dalam kelas. Itu sulit dilakukan karena ruang kelas yang relatif kecil ketimbang jumlah siswa.
Kadua, pelanggaran lainnya berupa ruang sirkulasi udara yang tidak ada atau ventilasi udara tidak dibuka karena kelas ber-AC, siswa berkerumun, dan melakukan kumpul-kumpul atau nongkrong bersama sepulang sekolah, dan masih ada kantin sekolah buka secara diam-diam.
“Kondisi itu terjadi akibat pengawasan yang lemah dari Satgas Covid-19 termasuk dinas terkait. Kedisiplinan terhadap prokes harus terus digaungkan, mulai dari rumah, di jalan, angkutan umum, di sekolah, dan pulang sekolah,” kata Satriwan.
Berdasarkan kondisi itu, P2G mendesak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, termasuk kepala daerah sekitar daerah aglomerasi (Depok, Tangerang, Bekasi) menghentikan skema PTM 100 persen. Menurut Satriwan, langkah tersebut perlu diambil demi keselamatan dan kesehatan semua warga sekolah.
“Kami memohon agar Pak Anies mengembalikan kepada skema PTM Terbatas 50 persen. Dengan metode belajar blended learning, sebagian siswa belajar dari rumah, dan sebagian dari sekolah. Metode ini cukup efektif mencegah learning loss sekaligus life loss,” ujarnya. (des)***
