Oleh Nunu A. Hamijaya
‘Tarum” dan Pemberontakan Haji Prawatasari
Seratus tahun sebelum Perang Jawa, Raden Alit alias Haji Prawatasari pernah mengobarkan perlawanan terhadap VOC di barat Jawa. Salah satu alasannya adalah pemaksaan dan ketidakadilan atas penanaman tanaman ‘tarum’ sebagai upeti kepada VOC yang merugikan dan menyengsarakan rakyat-petani. Dalam buku Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa; Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870, Breman menyebut Haji Prawatasari sebagai “ulama fanatik” yang mengobarkan perlawanan terhadap “orang asing tak beragama”.
Sejak 1691, Cianjur resmi menjadi bagian dari kekuasaan Belanda (yang diwakili oleh VOC). Kedatangan utusan VOC yang bernama Kapten Winckler segera diikuti pengakuan VOC terhadap Dalem Cianjur Aria Wiratanu II sebagai regent (bupati) Cianjur (Reiza D. Dienaputra dalam Cianjur: Antara Priangan dan Buitenzorg).Hal berkonsekuensi kewajiban menyerahkan beberapa produk-nya, yaitu tanaman wajib yakni nila (tarum) kepada VOC.
Dalam perkembangannya, antara tahun 1703-1707 terjadi protes dan perlawanan para petani melakukan pembakaran lahan kebun tarum secara massif. Terjadilan berbagai bentrokan kecil dengan pasukan kompeni, awal Maret 1704; penyerangan pada titik-titik vital militer VOC di Bogor, Tangerang dan beberapa kawasan Priangan Timur seperti Galuh, Imbanagara, Kawasen dan daerah muara Sungai Citanduy. Namun, pada 1706, sepasukan serdadu VOC pimpinan Kapiten Zacharias Bintang (1660—1730) berhasil memukul mundur pasukan kecil Prawatasari dari Kertanegara. Begitu mundur dari Kertanegara, Prawatasari dan pasukannya menyingkir ke Bagelen, suatu wilayah yang terletak di Purworejo. Di sinilah kemudian pada 1707 pasukan menak dari Cianjur itu dihabisi oleh kompeni.
Tarum di Era Tanam Paksa
Penanaman ‘tarum’ terus-menerus dipaksakan kepada para petani pribumi, bukan saja di Cianjur, bahkan meluas ke kawasan lainnya pasca-Perang Diponegoro (1825-1830). Perang Jawa itu banyak menelan biaya dan tidak lancarnya pemasukan pajak tanah. Kesulitan keuangan ini bertambah parah dengan terjadinya pemisahaan Belgia (1830). Untuk mengatasi kesulitan keuangan ini dan supaya Kerajaan Belanda tidak jatuh bangkrut, J. van den Bosch mengusulkan untuk melaksanakan cultuurstelsel (sistem tanam paksa) di Hindia Belanda (Gonggrijp, 1949:116-119).
Menurut sistem tanam paksa, pungutan dari rakyat tidak lagi berupa uang seperti masa pemerintahan Rafles, tetapi berupa hasil tanaman yang dapat diekspor. Jenis tanaman ekspor utama yang wajib ditanam rakyat adalah kopi,tebu, dan indigo. Ketiga komoditas tersebut merupakan komoditas yang penting di Eropa pada masa itu (Gonggrijp, 1949:115-166; Fasseur, 1992:27). Industri tarum ini berlangsung hingga 1918-1925, Pemerintahan Kolonial Belanda mengekspor indigo atau tarum tersebut.
Masa Depan Tarum Areuy: Komoditas Ramah Lingkungan
Dalam praktik tradisional, masyarakat adat seperti di Baduy, Jawa Barat dan Samosir, Sumatera Utara, masih menggunakan pewarna tarum untuk mewarnai kain tenun dan pakaian adat. Pewarna alami ini menjadi bagian penting dari pelestarian budaya sekaligus langkah menuju produksi tekstil berkelanjutan.
Dengan meningkatnya permintaan akan produk ramah lingkungan, ‘tarum’ kembali mendapatkan tempat di industri tekstil modern. Dari sisi ekonomi, pewarna alami dari ‘tarum’ menarik perhatian pasar ekspor, terutama di Eropa dan Jepang yang sangat memperhatikan aspek keberlanjutan produk. Produk tekstil yang diberi label ‘natural dyed’ memiliki nilai jual lebih tinggi dan menjadi daya tarik tersendiri.
Pemerhati tarum dari Varman Institute (VI), lembaga pusat kajian Sunda dan House of Varman (HoV), Gelar Taufik Kusumawardhana (2020), menjelaskan tentang penelitian terhadap tarum akar atau tarum areuy, sebutan orang Sunda dianggap lebih domestik dan potensial. Di Jawa Barat, perintisan baru dimulai sejak akhir tahun 2011 dengan fokus kerja pada tarum akar sebagai simbol konservasi lingkungan dan pemulihan sungai Citarum. ***
Madrasah al Ianah – PSS, 16 Februari 2026
Nunu A. Hamijaya, Pusat Studi Sunda (PSS) Bandung.
