Oleh Dinn Wahyudin
PAGI itu warung Bi Alsih di pinggiran Dusun Sudimampir lebih ramai dari biasanya. Bukan karena ada diskon kopi atau gorengan gratis, melainkan karena topik yang sedang hangat diperbincangkan warga: Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kalau soal makan gratis mah, rakyat paling cepat hadir,” celetuk Kang Ujang sambil mengaduk kopi hitamnya. “Kadang yang dibutuhkan belum tentu dicari, tapi kalau dengar kata gratis, orang bisa datang sebelum diundang.”
Gelak tawa pun pecah. Semua paham, dalam urusan gratisan, rakyat Indonesia memang punya radar khusus yang lebih peka daripada sinyal telepon.
“Eh, tapi jangan salah,” sahut Bah Darsa. “Yang penting itu bukan gratisnya, tapi gizinya. Jangan sampai namanya Makan Bergizi Gratis, tapi lauknya cuma cukup buat sesi foto dan laporan kegiatan.”
Warga kembali tertawa. Sindiran itu terasa akrab di telinga. Soalnya belakangan ini memang banyak hal yang tampak hebat di spanduk, megah di presentasi, tetapi ketika sampai ke lapangan ukurannya mendadak mengecil.
Di pojok warung, Pak Guru Cecep yang mengajar di SD Inpres akhirnya ikut nimbrung. Sejak tadi ia hanya mendengar sambil menikmati kopi dan pisang goreng.
“Kalau menurut saya, program ini bagus dan memang dibutuhkan,” katanya. “Masih banyak murid yang datang ke sekolah tanpa sarapan. Ada juga yang dibekali uang jajan cuma empat atau lima ribu rupiah.”
“Empat ribu sekarang dapat apa, Pak?” tanya Kang Otoy.
Pak Guru tersenyum. “Paling dapat cilok, aci dicolok, atau jajanan yang lebih banyak tepungnya daripada gizinya.”
Warung kembali riuh oleh tawa.
“Makanya,” lanjut Pak Guru, “kalau anak-anak bisa makan yang benar-benar bergizi di sekolah, itu sangat membantu. Sebab guru bisa mengajar matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia. Tapi kalau perut anak lapar, huruf A sampai Z kadang suka lompat-lompat sendiri di kepala mereka.”
Kang Otoy mengangguk setuju.
“Saya juga senang kalau anak-anak dapat makanan sehat. Tapi jangan sampai gara-gara ada program ini, orang tua merasa tugas memberi makan anak sudah diambil alih negara. Program itu membantu, bukan menggantikan tanggung jawab keluarga.”
Bi Alsih yang sedang menyiapkan kopi ikut menyela.
“Yang lebih bagus lagi kalau bahan makanannya dibeli dari petani dan pedagang kampung sendiri.”
“Nah, itu dia!” seru Bah Darsa. “Kadang kampung punya telur, sayur, ikan, dan buah. Tapi yang dipilih malah barang dari luar. Akhirnya truk pengangkut kenyang, petani kampung tetap puasa keuntungan.”
Tawa kembali pecah. Namun di balik tawa itu tersimpan kenyataan yang cukup pahit.
Menjelang siang, obrolan semakin serius. Semua sepakat bahwa MBG adalah program yang baik. Bahkan mungkin salah satu program yang paling mudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Masalahnya bukan pada idenya.
Masalahnya selalu pada pelaksanaannya.
Warga kampung tidak menuntut menu hotel berbintang. Mereka juga tidak berharap ayam bakar madu, steak sapi, atau salmon impor tersaji di kotak makan anak-anak sekolah.
Mereka hanya ingin satu hal sederhana: makanan yang memang sampai ke perut anak-anak. Bukan habis di perjalanan. Bukan habis di rapat koordinasi. Bukan habis di meja administrasi. Dan bukan habis di atas kertas laporan.
Sebelum bubar, Bah Darsa menghabiskan sisa kopinya lalu berkata,
“Saya cuma berharap yang paling kenyang jangan pengelolanya.”
Semua langsung tertawa.
“Untung itu boleh,” lanjutnya. “Tapi jangan sampai semangat membantu anak-anak berubah jadi lomba mencari keuntungan.”
Kang Ujang langsung menyambar.
“Kalau nasinya makin tipis, telurnya makin kecil, dan sayurnya makin malu-malu muncul, itu bukan efisiensi. Itu namanya akrobat anggaran.”
Gelak tawa kembali terdengar.
Pak Guru Cecep lalu memberikan kesimpulan yang membuat semua warga mengangguk.
“MBG ‘YES’ kalau makanan yang diterima anak-anak benar-benar sehat, bersih, bergizi, cukup porsinya, dan bahan-bahannya dibeli dari petani, peternak, nelayan, serta pedagang lokal.”
“MBG ‘YES’ kalau anggarannya transparan, pengawasannya jelas, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak yang membutuhkan.”
“Tapi MBG ‘NO’ kalau kualitas makanan dikorbankan demi keuntungan berlebihan.”
“MBG ‘NO’ kalau laporan lebih cantik daripada kenyataan.”
“Dan MBG ‘NO’ kalau anak-anak hanya dijadikan angka dalam tabel administrasi.”
Warung mendadak hening beberapa detik.
Kemudian semua tersenyum.
Karena sesungguhnya rakyat kampung tidak meminta sesuatu yang rumit. Mereka hanya berharap setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar berubah menjadi nasi, telur, sayur, susu, gizi, dan senyum anak-anak.
Sebab masa depan bangsa tidak dibangun oleh tebalnya laporan.
Sesungguhnya masyarakat tidak meminta yang rumit. Mereka hanya berharap satu hal sederhana: setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar berubah menjadi gizi, senyum, dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. ***
Dinn Wahyudin, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Wakil Rektor I Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN University).
