ZONALITERASI.ID – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan, selama ini program Revitalisasi Satuan Pendidikan belum dilakukan transparan.
Menurut Ubaid, selama ini publik tidak pernah diberitahu secara jelas mengenai sekolah mana saja yang pengajuan revitalisasinya diterima dan sekolah mana saja yang status mengajuannya masih digantung.
“Sampai detik ini, publik tidak pernah diberi tahu secara jelas mana pengajuan renovasi sekolah yang disetujui dan mana yang didepak alias digantung tanpa kepastian,” kata Ubaid, Senin, 15 Juni 2026.
Menurut Ubaid, dampak langsung dari ketertutupan informasi ini adalah terjadinya salah sasaran yang fatal dari penggunaan anggaran revitalisasi.
Kata dia, banyak sekolah yang kondisinya sudah rusak berat, reyot, dan nyaris roboh, malah belum juga dibangun dan prioritas malah diberikan ke sekolah lain.
“Sementara di sisi lain, ada sekolah yang kerusakannya minor atau bahkan masih layak, justru mendapatkan kucuran dana revitalisasi terlebih dahulu,” ujarnya.
Ubaid menilai, sistem seleksi sekolah penerima dana revitalisasi yang tertutup ini merupakan bom waktu yang tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah. Dia pun mendesak pemerintah untuk membuka ke publik secara detil sekolah mana saja yang disetujui beserta indikator diterimanya pengajuan tersebut.
“Pemerintah tidak boleh main-main dengan menyembunyikan status pengajuan revitalisasi sekolah. Kami menuntut pemerintah segera membuka ke publik daftar by name, by address sekolah mana saja yang disetujui dan apa indikator objektifnya,” jelas Ubaid.
Selain itu, Ubaid juga menilai anggaran Rp14 triliun yang disediakan pemerintah untuk melakukan revitalisasi sekolah sebenarnya tidak cukup. Menurut Ubaid, jika anggaran revitalisasi yang disediakan Rp14 triliun, sementara target revitalisasinya 71.744 sekolah maka satu sekolah hanya mendapatkan sekitar Rp 197 juta.
“Angka Rp 197 juta per sekolah ini sangat minim,” tuturnya.
Ubaid menilai, anggaran sebesar Rp197 juta per sekolah biasanya hanya cukup untuk mengecat ulang dan memperbaiki beberapa ruang kelas yang rusak ringan. Sementara untuk sekolah yang kondisinya rusak sedang hingga berat, anggaran segini jelas tidak akan mengubah keadaan.
“Ini seperti menambal ban bocor dengan plester luka,” ujarnya.
Ubaid mengaku sangat sedih ketika melihat anggaran pendidikan tumbuh pesat tetapi tidak digunakan maksimal untuk menyentuh kebutuhan fisik murid-murid. Bagi Ubaid, anak-anak hanya tersentuh sangat sedikit dari peningkatan anggaran pendidikan yang melonjak pesat.
“Di saat anggaran pendidikan nasional tumbuh raksasa, alokasi yang benar-benar menyentuh kebutuhan fisik anak-anak kita belajar di kelas justru hanya kebagian ‘remah-remah’. Ini menunjukkan adanya masalah akut dalam pemetaan prioritas (misallocation),” ucapnya.
Ubaid berharap pemerintah untuk tidak menjebak masyarakat dengan narasi anggaran besar untuk revitalisasi sebesar Rp14 triliun.
Padahal, anggaran tersebut masih terbilang minim untuk menyelesaikan masalah sekolah rusak di seluruh Indonesia sampai kapanpun.
“Pemerintah jangan menjebak publik dengan narasi ‘Rp14 triliun’ yang terdengar besar secara nominal, padahal secara riil merupakan bentuk pelitnya negara pada keselamatan belajar anak didik,” ungkapnya.
“Anggaran sebesar itu untuk 71.000 sekolah adalah pola bagi-bagi anggaran yang tidak akan menyelesaikan masalah ruang kelas rusak di Indonesia sampai kapan pun,” tandas Ubaid.
Revitalisasi Tahun 2026 Berjalan 70 Persen
Sebelumnya, saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan perkembangan terkait sejumlah program prioritas kementerian.
Terkait Revitalisasi Satuan Pendidikan, Mu’ti menyebutkan, sampai dengan tahun 2025, program revitalisasi telah terealisasi 100 persen dengan menjangkau sebanyak 16.167 satuan pendidikan dengan total anggaran lebih dari Rp16,9 triliun.
Selanjutnya, pelaksanaan revitalisasi tahun 2026 telah berjalan hampir 70 persen dari alokasi awal. Sebanyak 11.744 satuan pendidikan telah memasuki tahap pengerjaan dan sebagian sekolah tersebut ditargetkan selesai pada Juli hingga Agustus 2026. Sehingga bangunan baru hasil revitalisasi dapat digunakan para warga sekolah di momen awal tahun ajaran baru 2026/2027.
“Melalui skema swakelola, program revitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga memberikan efek ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Skema swakelola diperkirakan mampu menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja dengan rentang waktu pekerjaan antara tiga hingga delapan bulan,” papar Mu’ti.
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, melakukan pemantauan langsung (visitasi) terhadap program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN Cimahpar 5, pada Rabu, 10 Juni 2026.
Mu’ti mengatakan, visitasi ini bertujuan untuk memastikan program Revitalisasi Satuan Pendidikan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di seluruh Indonesia terus dilakukan.
“Kegiatan visitasi menjadi sarana untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, tepat mutu, tepat waktu, dan akuntabel. Selain meninjau hasil pembangunan secara langsung, pemerintah juga mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan serta kebutuhan tindak lanjut guna mempercepat penyelesaian program,” ucapnya.
Sementara Menko Pratikno, menekankan bahwa keberhasilan revitalisasi satuan pendidikan membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Melalui visitasi ini, pihaknya ingin memastikan seluruh proses berjalan baik sekaligus memperkuat koordinasi.
“(Melalui visitasi ini) kita melihat ini sudah selesai dibangun revitalisasi sekolah sebesarnya anggaran sekitar Rp2,6 miliar dibangun secara swakelola oleh panitia lokal dengan pengawasan, bantuan dari Kemendikdasmen, dari Pemkot dan lain-lain,” ujar Pratikno. (des)***
