Ketua Komisi X DPR: Tuntaskan Rekrutmen Sejuta Guru Honorer sebagai PPPK

ketua komisi x dpr syaiful huda menyoroti pembentukan lmkn 211103113336 115
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda. Ia mendesak pemerintah agar segera menuntaskan program rekrutmen sejuta guru honorer sebagai PPPK, (Republika.co.id).

ZONALITERASI.ID – Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mendesak pemerintah agar segera menuntaskan program rekrutmen sejuta guru honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pelaksanaan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK akan terus kami kawal sebagai bagian komitmen kami untuk memajukan, memuliakan, menghormati, dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, dalam siaran pers, Kamis (25/11/2021).

Menurut Huda, program sejuta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah terobosan pemerintah untuk menyelesaikan permasalah tenaga kependidikan di Tanah Air. Hanya saja masih banyak permasalahan terkait pelaksanaan mulai dari rendahnya pengajuan formasi dari pemerintah daerah, tingginya passing grade seleksi, rendahnya poin afirmasi, hingga kepastian jadwal seleksi.

“Berbagai permasalahan ini harus segera dituntaskan, agar target rekrutmen sejuta guru honorer ini bisa tuntas tidak lebih dari 2022. Jangan sampai pelaksanaan program rekrutmen sejuta guru honorer ini menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari karena tak kunjung tuntas,” ujarnya.

Dikatakannya, potensi berlarutnya rekrutmen sejuta guru honorer menjadi guru PPPK, sangat dimungkinkan terjadi. Untuk itu diperlukan pengawalan dari stakeholder pendidikan mulai dari organisasi guru, aktivis pendidikan, hingga para wakil rakyat agar program ini benar-benar tuntas.

“Program ini harus dikawal sehingga pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek, Kemenpan RB, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sungguh-sungguh untuk fokus menyelesaikan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK,” katanya.

Huda menambahkan, salah satu persoalan krusial yang bisa menghambat program rekrutmen sejuta guru honorer ini adalah masalah anggaran. Belum sepenuhnya alokasi 20 persen dana APBN untuk pendidikan untuk fungsi pendidikan membuat banyak masalah krusial pendidikan termasuk pengelolaan guru tidak kunjung tuntas.

“Upaya memastikan 20 persen dana APBN untuk pendidikan untuk fungsi pendidikan ini memang menjadi persoalan tersendiri karena banyak masalah krusial di bidang pendidikan yang tak kunjung tuntas karena persoalan anggaran,” katanya.

Sementara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, berjanji akan terus mendorong rekrutmen PPPK untuk memastikan semua guru honorer bisa ikut tes seleksi dan lolos mendapat formasi.

“Itu sudah pasti prioritas pertama kami. Karena kalau nggak bisa menafkahi keluarga, gimana mau berkualitas,” kata Nadiem Makarim, pada kegiatan Hari Guru Nasional 2021 di Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). (haf)***