ZONALITERASI.ID – DPRD Kabupaten Pangandaran menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025. Agenda ini digelar dalam Rapat Paripurna DPRD Pangandaran, Jumat, 10 April 2026.
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menyebutkan, ada 18 poin rekomendasi strategis hasil dari kerja Panitia Khusus (Pansus). Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, hingga program prioritas dan pengembangan potensi daerah.
“Alhamdulillah, kerja Pansus telah dilaksanakan dengan baik. Kami sampaikan 18 rekomendasi secara menyeluruh sebagai saran dan gagasan DPRD kepada pemerintah daerah, baik untuk tahun berjalan maupun tahun mendatang,” kata Asep Noordin.
Optimalisasi Layanan Kesehatan
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan DPRD adalah sektor kesehatan. Meski mengapresiasi keberadaan RSUD yang representatif di usia Pangandaran yang ke-13 tahun, DPRD menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan, khususnya dari sisi psikologis.
“Kami memandang, perlu pelatihan service excellent dan psychology service bagi seluruh elemen di fasilitas kesehatan. Termasuk petugas keamanan (security). Petugas keamanan adalah pihak pertama yang berinteraksi langsung dengan pasien atau masyarakat,” ujar Asep.
“Penerimaan dan keramahan harus dikedepankan. Pelatihan ini tidak hanya untuk tenaga medis, tetapi juga petugas keamanan dan instansi pelayanan publik lainnya agar masyarakat merasa nyaman secara psikologis,” sambungnya.
Selain itu, lanjut Asep, DPRD meminta pemerintah daerah lebih masif menyosialisasikan aturan BPJS Kesehatan. Hal ini penting agar masyarakat memahami batasan penjaminan.
Blueprint Destinasi Wisata
Di sektor infrastruktur dan pariwisata, DPRD mendorong Pemkab Pangandaran untuk segera memiliki master plan atau blueprint penataan destinasi wisata.
Asep menuturkan, penataan di titik-titik utama seperti Pantai Pangandaran, Batu Karas, Karapyak, dan Madasari harus terencana secara matang dan berkelanjutan.
“Kami melihat Pangandaran belum memiliki blueprint yang komprehensif untuk pengembangan destinasi wisata tersebut. Dengan adanya perencanaan yang matang, pembangunan setiap tahunnya akan lebih terarah. Bukan bersifat mendadak,” tuturnya.
DPRD juga mengingatkan pemerintah untuk fokus pada konektivitas infrastruktur antar-kawasan, penanganan masalah sampah, kemacetan. Hingga penataan parkir yang belum optimal.
Asep berharap, pemerintah daerah berkomitmen menjalankan rekomendasi tersebut. Termasuk dalam langkah-langkah penyehatan fiskal dan pelunasan utang daerah yang terencana.
“Secara prinsip kinerja tahun 2025 sudah cukup baik. Kami berharap komitmen ini dijaga sehingga pada tahun 2026 ini, Kabupaten Pangandaran bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkasnya. ***
