ZONALITERASI.ID – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritisi rencana Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang akan menutup program studi di perguruan tinggi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri.
“Ini merupakan rencana kebijakan prematur dan salah diagnosis,” kata Kepala Litbang Pendidikan P2G, Feriyansyah, dalam keterangan yang disampaiakan P2G, Rabu, 6 Mei 2026.
Menurut Feriansyah, persoalan utama pendidikan tinggi nasional bukan pada banyaknya program studi, melainkan pada kegagalan negara membangun sinkronisasi antara tata kelola pendidikan tinggi, distribusi mahasiswa, dan kesiapan ekosistem industri nasional.
“Jangan buru-buru menyalahkan program studi sebagai penyebab pengangguran lulusan. Data justru menunjukkan problem utamanya adalah ketidaksinkronan perencanaan negara. Menutup prodi adalah jalan pintas birokrasi, bukan reformasi pendidikan tinggi,” ujar Feriyansyah.
Kata Feriyansyah, pendekatan penutupan prodi menunjukkan cara pandang yang terlalu teknokratis karena universitas dibaca hanya sebagai pemasok tenaga kerja industri, bukan sebagai institusi pembentukan nalar kritis, kepentingan publik, dan peradaban bangsa.
“Universitas tidak bisa diperlakukan seperti pabrik. Ketika hidup mati program studi ditentukan hanya dari logika pasar, maka negara sedang mempersempit mandat pendidikan tinggi menjadi sekadar mesin produksi buruh berijazah,” tegasnya.
Feriyansyah memaparkan, berdasarkan pemetaan nasional pendidikan tinggi, bidang pendidikan justru merupakan bidang ilmu terbesar di Indonesia dengan: 6.933 program studi; 55.442 dosen; dan 2.248.294 mahasiswa.
Jumlah tersebut menempatkan bidang pendidikan sebagai bidang dengan mahasiswa dan program studi terbanyak secara nasional.
“Fakta ini menegaskan bidang pendidikan masih menjadi tulang punggung reproduksi intelektual bangsa karena dari sinilah lahir guru, tenaga kependidikan, peneliti kurikulum, dan pedagog yang menopang sistem sekolah nasional,” ucapnya.
“Kalau bidang sebesar ini dibaca hanya sebagai oversupply, negara sedang gagal memahami pendidikan sebagai investasi peradaban. Guru bukan sekadar angka supply tenaga kerja, melainkan fondasi republik,” sambung Feriyansyah.
Feriyansyah juga menyoroti adanya anomali pada bidang teknik yang selama ini kerap dijadikan simbol program studi paling relevan dengan industri.
Secara nasional, bidang teknik memiliki: 6.190 program studi dan 55.731 dosen, tetapi jumlah mahasiswanya hanya 1.549.701, jauh di bawah bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.
Bila dihitung dari rasio mahasiswa per program studi, bidang teknik justru lebih rendah dibanding sejumlah bidang lain.
Kondisi ini menunjukkan persoalan pendidikan tinggi nasional bukan sesederhana terlalu banyak program studi non-industri, melainkan ada mismatch antara pembukaan program studi, kemampuan akses mahasiswa, dan belum siapnya pasar kerja nasional.
“Ini membuktikan bahwa bahkan prodi yang paling dipuja negara sebagai masa depan industri pun mengalami ketimpangan okupansi. Negara sibuk memperbanyak etalase teknik, tetapi lupa membangun rumah industrinya,” pungkas Feriyansyah.
Apresiasi Percepatan Sertifikasi Guru
Selain itu, P2G mengapresiasi keberhasilan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, yang sukses mempercepat sertifikasi guru.
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengatakan, dalam satu tahun terakhir, Kemendikdasmen mampu mengakselerasi pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi guru. Prosentase guru yang memiliki sertifikat pendidik naik dari 1,9 juta dan sekarang sudah sekitar 2,7 juta orang.
Jadi, ada kenaikan dari semula 65% menjadi 92%, kurang lebih 800 ribu guru sudah mengikuti PPG Dalam Jabatan selama setahun kepemimpinan Abdul Mu’ti.
“Kemajuan tersebut patut kita syukuri dan apresiasi atas kepemimpinan Pak Abdul Muti, jajaran Kemdikdasmen berhasil mengakselerasi, merelaksasi aturan administrasi dan proses PPG Dalam Jabatan yang sebelumnya sangat sulit, antrenya lama seperti antrean haji,” tutur Satriwan.
Dengan meraih sertifikat pendidik, tambahnya, guru akan mendapat tunjangan profesi, kesejahteraan bertambah, dan kompetensinya hendaknya meningkat. (des)***
