PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2025 menjadi momentum penting yang menandai keberhasilan kepemimpinan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola haji Indonesia. Di bawah arahannya, pelaksanaan ibadah haji mengalami lompatan signifikan, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi pada pendekatan strategis dan diplomatik.
Salah satu langkah kunci yang menonjol adalah diplomasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Diplomasi ini membuka ruang kerja sama yang lebih luas, serta memperluas akses dan fasilitas bagi jemaah Indonesia. Ini menunjukkan kepiawaian Menteri Nasaruddin dalam membangun hubungan luar negeri yang berdampak langsung pada kemaslahatan umat.
Kepemimpinan yang visioner dan terukur ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan haji tahun ini, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi perbaikan jangka panjang. Penyelenggaraan haji kini tidak lagi dipandang sebagai rutinitas tahunan semata, melainkan sebagai bentuk pelayanan strategis negara kepada rakyat yang menuntut integritas, inovasi, dan arah kebijakan yang kuat.
Menteri Agama menegaskan bahwa Presiden RI memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas layanan jemaah haji Indonesia, yang tahun ini kembali menjadi kelompok jemaah terbesar dari satu negara.
“Pak Presiden menegaskan kepada kami supaya pelayanan haji tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Menag.
Sistem Layanan Berbasis Syarikah
Tahun 2025 juga menandai babak baru pelayanan haji, dengan diterapkannya sistem layanan berbasis syarikah (perusahaan penyedia layanan) secara menyeluruh oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Sistem ini diterapkan khususnya di wilayah Makkah serta kawasan puncak ibadah: Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis Hanafi, menjelaskan bahwa transformasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan struktur layanan, profesionalisme, dan efektivitas koordinasi di lapangan.
“Perubahan sistem ini bertujuan untuk memastikan setiap jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang lebih terstruktur, profesional, dan optimal,” ujarnya. (www.kemenag.go.id)
Transformasi Layanan dan Inovasi Digital
Sebagai rukun Islam kelima, ibadah haji memiliki dimensi spiritual, sosial, dan politik yang mendalam. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak di dunia, menghadapi tantangan besar dalam memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan bermartabat.
Tahun 2025 mencerminkan fase transformasi layanan, seiring kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi dalam sistem reservasi, kuota dinamis, serta digitalisasi layanan. Kementerian Agama terus berkomitmen meninggalkan legacy terbaik melalui berbagai inovasi, antara lain: Pertama, Penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kedua, Pelibatan maskapai penerbangan swasta. Ketiga, Pelaksanaan Munaqosah (manajemen unit layanan akomodasi asrama haji). Keempat, Manasik haji nasional. Kelima, Pembangunan Pusat Kendali Haji (Hajj Command Center)
Jemaah kini dibekali Smart Hajj Card, kartu pintar yang menyimpan data pribadi, rekam medis, dan informasi lokasi. Kartu ini memungkinkan akses fasilitas dan pelacakan posisi jemaah jika tersesat.
Aplikasi Haji Pintar 2.0 juga diperbarui dengan fitur lebih lengkap: navigasi lokasi, jadwal ibadah, panduan manasik, hingga tombol darurat. Inovasi ini menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang sedang digalakkan pemerintah.
Penyesuaian Sistem dan Komitmen Pelayanan
Tahun ini, terjadi beberapa kloter campuran akibat keterlambatan visa, perubahan manifes, dan proses sinkronisasi data. Hal ini menyebabkan satu kloter terdiri dari jemaah dari beberapa syarikah. Namun, PPIH menjamin bahwa seluruh jemaah tetap mendapatkan hak pelayanan secara penuh tanpa terkecuali.
Penempatan hotel di Madinah tetap berdasarkan susunan kloter untuk menjaga kebersamaan jemaah. Sedangkan di Makkah dan Armuzna, layanan mengikuti pembagian syarikah, sesuai kebijakan Pemerintah Arab Saudi sejak 2022.
Memasuki hari ke-10 operasional haji, layanan dasar seperti akomodasi, konsumsi tiga kali sehari, transportasi, bimbingan ibadah, dan distribusi kartu Nusuk, dilaporkan berjalan baik dan lancar. Pendistribusian kartu Nusuk dilakukan secara bertahap dan diawasi langsung oleh petugas di lapangan.
Sistem berbasis syarikah tidak mengurangi hak-hak jemaah. Semua jemaah, tanpa memandang syarikah yang menaungi, tetap mendapat layanan sesuai standar kontrak. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan kesetaraan dan kualitas layanan di semua titik.
Meskipun sistem pelayanan di Makkah menyesuaikan dengan syarikah, skema kepulangan jemaah tetap mengikuti format kloter seperti saat keberangkatan. Hal ini penting untuk menjaga integrasi data dan memudahkan logistik serta komunikasi.
Sinergi, Khidmat, dan Energi Umat
Masyarakat diimbau untuk menjaga komunikasi yang solid serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan kerja sama dan kolaborasi yang kuat, Kemenag optimistis penyelenggaraan haji tahun ini akan berjalan lancar, aman, dan penuh keberkahan.
Kementerian Agama kembali menegaskan bahwa pelayanan haji bukan sekadar urusan administratif atau seremonial, melainkan amanah spiritual dan sosial yang luhur. Ini adalah bentuk khidmat kepada tamu-tamu Allah, yang menyatukan seluruh elemen bangsa dalam semangat pelayanan terbaik.
Ribuan petugas haji tampil lebih terlatih, ramah, dan sigap dalam berbagai situasi. Mereka hadir tidak hanya sebagai pendamping ibadah dan pengatur logistik, tetapi juga sebagai penolong langsung di lapangan: mengatur thawaf, membantu jamaah lansia naik bus, hingga menenangkan jamaah yang kebingungan atau kelelahan. Kehadiran mereka menjadi penopang utama kelancaran ibadah, sekaligus cerminan pelayanan yang tulus dan menyeluruh. (www.haji.kemenag.go.id)
Menuju Tri Sukses Haji
Peningkatan kualitas layanan juga dirasakan langsung oleh jemaah Indonesia. Salah satu yang paling diapresiasi adalah layanan kesehatan 24 jam, yang menjadi nilai tambah penting bagi kenyamanan dan keamanan jemaah selama beribadah.
Peningkatan layanan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan Tri Sukses Haji: Sukses ritual, Sukses ekosistem ekonomi, dan Sukses keadaban-peradaban
Kepala Badan Pengelola Haji, K.H. Muhammad Irfan Yusuf, menyatakan, ibadah haji adalah momentum strategis untuk membangun peradaban. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan haji bukan sekadar tugas teknis, tetapi tanggung jawab kolektif dengan dampak luas.
“Kita tidak sedang mengurus logistik semusim. Kita sedang menggerakkan energi umat, menyambungkan spiritualitas dengan pemberdayaan,” ungkapnya. (detikNews, Minggu, 4 Mei 2025)
Menurutnya, dana penyelenggaraan haji yang mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun merupakan potensi luar biasa dalam memperkuat ekonomi nasional, khususnya sektor industri halal dan UMKM.
Mengingat pentingnya sinergi antarsektor, termasuk pelibatan akademisi dan pelaku usaha dalam merancang kebijakan yang inklusif dan berbasis data.
Haji 2025 menjadi cerminan nyata kemajuan pelayanan haji Indonesia. Perpaduan antara kepemimpinan yang inovatif dan kinerja luar biasa para petugas telah menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih tertib, nyaman, dan membanggakan. Semoga kualitas pelayanan haji ini terus terjaga, semakin meningkat demi melayani umat terbaik di masa yang akan datang. ***
Rosihon Anwar, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
