Oleh Tugas Suprianto
PEMILIHAN Gubernur Jawa Barat pada November 2024 menandai babak baru kepemimpinan di Tatar Sunda. Dedi Mulyadi —dikenal luas dengan akronim KDM— secara meyakinkan terpilih sebagai gubernur dengan suara dukungan 63,1% atas tiga calon lainnya. KDM menang di semua kabupaten/kota. Begitu terpilih, KDM gercep mengoptimakan medsos untuk mengomukasikan mengenai apa yang akan dijalankan, termasuk sejumlah eksekusi jangka pendek. Setelah dilantik 20 Februari 2025, tercatat di 100 hari kepemimpinannya, KDM menarik perhatian nasional. Sejumlah survei Mei 2025 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat 89% dan 72% secara nasional. Namun, popularitasnya yang melambung tersebut juga dibarengi berbagai tantangan akibat efek media sosial (medsos), yang menjadi batu sandungan dalam membangun citra kepemimpinan yang lebih matang.
KDM populer tidak jatuh dari langit. Saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta (2018–2024), ia sudah membangun personal branding dengan terencana. Salah satunya dengan menonjolkan akar budaya Sunda sebagai landasannya. Disebut-sebut, bagi pendukungnya, KDM dianggap sebagai penerus semangat Prabu Siliwangi, pemimpin Sunda yang dihormati karena kebijaksanaan dan kedermawanannya. Konsep kepemimpinan Sunda yang mengedepankan pemimpin adalah Bapak Rakyat diejawantahkan KDM dengan baik. Bapak Rakyat bukan hanya mengurus urusan pemerintahan, tetapi juga menjadi pelindung dan pembela aspirasi masyarakat. KDM sendiri kerap menyebutkan ia terinspirasi oleh ajaran sufi dan filosofi lokal Sunda yang menekankan kesatuan alam semesta (hayu pamungkas) dan tanggung jawab elit terhadap rakyat.
Lewat medsos, ia tampil dekat dengan warga. Interaksi langsung saat kunjungan di pasar tradisional, sekolah, tempat ibadah, tempat bencana, dan lain-lain dengan komunikasi berbahasa Sunda menjadikannya tanpa jarak dengan rakyat yang dipimpinya. Konten-konten KDM banyak tersebar di medsos dan menyeruak ke segala penjuru dengan eksplosur yang luar biasa. Gaya komunikasinya yang efektif mampu membangun koneksi emosional dengan masyarakat, sehingga mendapatkan legitimasi. Terbaru, yag cukup menarik perhatian, KDM naik motor ngurilingan Jawa Barat.
Selama satu tahun menjabat, KDM mendapat sorotan atas beberapa program yang dijalankan serta pernyataannya mengenai kebijakan yang diambilnya. Dari program yang dicetuskannya, beberapa melahiran kontroversi dan perdebatan. Kontroversi program itu antara lain anak bermasalah masuk barak militer, keharusan vasektomi bagi penerima bansos, penambahan kuota sekolah negeri, pengumuman ASN termalas, kencleng sehari Rp 1.000, serta larangan berwisata ke luar daerah bagi siswa sekolah di lingkungan Jawa Barat. Adapun pernyataan yang mendapat kecaman luas mengenai penghematan biaya komunikasi karena pengoptimalan medsos yang dimilikinya.
Tulisan ini tidak akan membahas kontroversi yang muncul dari program yang dijalankan atau pernyataan yang dibuatnya. Namun lebih mengarah pada koherensi saat program dikenalkan (dicanangkan) dengan hasil akhir yang dicapai.
Kendati medsos menjadi alat yang efektif bagi KDM membangun popularitas, di saat yang sama menjadi sumber kritik yang tidak terhindarkan. Julukan “Gubernur Konten” yang disematkan beberapa pihak kepada KDM adalah bentuk kritik halus, namun juga menyiratkan pujian atas kecakapannya dalam memanfaatkan platform digital dalam komunikasi dengan masyarakat. Namun yang serius adalah tuduhan bahwa konten yang dibuat lebih berfokus pada pencitraan daripada pada substansi kebijakan yang jelas. Paradoks media sosial menjadi tantangan KDM dalam menjawab stigma atas figur publik yang terlalu sering muncul dalam konten yang bersifat “hanya menarik perhatian” akan kesulitan membangun kredibilitas jika tidak diimbangi kebijakan yang berdampak nyata bagi warga.
Resiko popularitas yang tidak diimbangi dengan kinerja akan selalu dihadapkan pada pertanyaan apakah mereka layak mendapatkan posisi kepemimpinan. Hal ini akan menjadi rekam jejak yang sulit dihilangkan dan akan selalu menjadi acuan dalam setiap langkah kepemimpinan ke depan.
Selain itu, harapan yang dibebankan warga ke pundak pemimpin agar membawa perubahan substansial, berupa kesejahteraan, harus dibuktian. Pemimpin tidak hanya populer, tetapi mampu mengubah sistem yang dianggap terbiasa dengan praktik yang tidak adil. Misalnya dalam penambahan kuota sekolah negeri menunjukkan akses diperluas, namun kualitas dan infrastruktur pendukung ternyata tidak tersedia, belum lagi sekolah-sekolah swasta berpotensi kehilangan jumlah siswa.
Hal lain adalah kurangnya keselarasan antara narasi publik dan kinerja nyata. KDM sering menyatakan dirinya fokus pada solusi yang berdampak luas bagi masyarakat, namun banyak pihak menilai kebijakan yang digulirkannya masih banyak terkait dengan kepentingan politik lokal atau pembangunan infrastruktur yang sudah menjadi program pusat. Gaya kepemimpinan KDM yang akrab dengan rakyat memang nilai tambah, namun perlu diimbangi dengan kebijakan yang terukur secara jelas. Program rehabilitasi Puncak misalnya, meskipun telah menunjukkan capaian positif, namun narasi kelanjutannya tidak terinformasi sehingga mengaburkan prestasi yang telah dicapai.
Efek medsos memang menjadi bagian tak terpisahkan dari terbentuknya citra publik. Popularitas adalah konsekuensi logis, tapi medsos juga menjadi tantangan kepemimpinan KDM. Kebijakan yang diambilnya akan selalu menjadi bahan analisis: Apakah ia benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat ataukah hanya untuk memperkuat posisi politiknya? ***
Tugas Suprianto, alumni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
