ZONALITERASI.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebutkan, anggaran untuk program pendidikan karakter di barak militer mencapai Rp6 miliar dengan kuota 2.000 siswa. Alokasi anggaran akan berada di Dinas Pendidikan.
“Jumlah siswa yang akan mengikuti program tersebut bisa semakin banyak. Kalau yang sekarang kan yang teknis-teknis saya tanganin waktu awal, tapi karena jumlahnya semakin besar maka alokasi anggarannya ada di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu nanti uangnya itu diserahkan ke penyelenggara, kita tidak mengelola,” ujar Dedi, Rabu, 7 Mei 2025.
Dedi menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk biaya operasional termasuk kebutuhan seragam, makan siswa, dan honor para pelatih.
“Komponennya kan ada seragam, ada makan, ada minum. Kan seperti itu komponennya, terus kemudian honorarium pelatihan. Tapi kalau lonjakan nanti diukur per siswanya berapa sih nilainya per hari kali sekian hari,” paparnya.
Tak Libatkan DPRD
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, mengatakan, Dedi Mulyadi sejak awal tidak pernah melibatkan DPRD terkait pembahasan pendidikan karakter, termasuk soal penyediaan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Penjabaran APBD, KDM (Kang Dedi Mulyadi) kan tidak pernah melibatkan DPRD, jadi kita tidak tahu karena tidak pernah dibahas oleh DPRD. Tetapi pasti DPRD akan mendalami itu yang Rp6 miliar itu, saya yakin ke depan ada proses pembahasan,” kata Ono.
“Seyogyanya hal-hal yang menjadi wacana dan jadi kebijakan, dibahas bersama dengan DPRD,” sambungnya.
Menurut Ono, DPRD memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan daerah terlebih pada penggunaan APBD.
“Tidak ada (pembahasan), gaduhnya itu kan karena tidak pernah diajak bicara. Padahal kita institusi dari bagian pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan juga terkait dengan perencanaan sampai dengan ditetapkannya program yang berujung pada anggaran yang dibiayai APBD,” katanya.
Tindakan Preventif
Menanggapi program pendidikan karakter dengan mengirim siswa ke barak TNI, Ono mengatakan, seharusnya ada tindakan preventif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di kalangan remaja. Dia mencontohkan, Pemprov Jabar bisa menggandeng aparat penegak hukum untuk hadir rutin di sekolah dan memberi pembinaan.
“Jadi harus ada tindakan preventif juga. Kalau misalnya pendidikan karakter di barak militer itu tindakan penegakkan, harus ada tindakan preventif ke sekolah. Saya yakin itu lebih efektif dari sekedar memasukkan mereka ke barak militer,” ucap Ono. ***
Sumber: detikJabar
