ZONALITERASI.ID – Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd., mengatakan, untuk memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap Program Sekolah Penggerak (PSP), pada tanggal 30 Mei 2023 dan 7 Juni 2023 BBPMP Jabar menyelenggarakan Forum Pemangku Kepentingan (FPK) secara serentak di 15 daerah yang menjadi peserta PSP Angkatan 1 dan Angkatan 2.
PSP sendiri adalah program kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam bidang literasi, numerasi, dan karakter siswa.
“Pada tanggal 30 Mei 2023, FPK diselenggarakan di tujuh daerah yakni Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, dan Kota Sukabumi. Sedangkan pada tanggal 7 Juni 2023, FPK diselenggarakan di delapan daerah, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, dan Kota Depok,” ujar Sri, dalam siaran pers yang diterima Zonaliterasi.id, Senin, 29 Mei 2023.
“Seluruh kegiatan FPK ini dipastikan akan melibatkan 1447 orang pemangku kepentingan Pendidikan daerah, antara lain perwakilan kepala sekolah, pengawas, guru, sekolah penggerak, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), bupati/walikota, Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Barat, dan BBPMP Jawa Barat,” sambung Sri.
Dia menuturkan, kegiatan FPK ini dimaksudkan sebagai wadah untuk merefleksikan capaian kemajuan program sekolah penggerak, arena berbagi praktik baik kepemimpinan dan pembelajaran sekolah, dan menyusun komitmen tindak lanjut untuk melaksanakan program sekolah penggerak di daerah.
“Di samping itu, FPK merupakan langkah memberikan apresiasi bagi sekolah penggerak yang telah berhasil melakukan transformasi satuan pendidikan,” terangnya.
Melibatkan 1.852 Sekolah
Diketahui, sebagai salah satu provinsi yang dipercaya menyelenggarakan PSP oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), di Jawa Barat, program ini berjalan sejak 2021 di 27 kabupaten/kota dan saat ini sudah melibatkan 1.852 sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA, baik negeri maupun swasta.
Sri menyebutkan, selama tiga tahun, 2021-2023, pemerintah pusat memberikan dukungan pendampingan kepada sekolah-sekolah penggerak dalam bentuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah, perbaikan kualitas pembelajaran, perencanaan sekolah berbasis data, digitalisasi sekolah, dan pendampingan pemerintah daerah. Setelah tiga tahun berjalan, pemerintah daerah diharapkan mampu melanjutkan program secara mandiri.
Melalui PSP, lanjutnya, sekolah-sekolah penggerak didorong untuk mampu meningkatkan mutu pendidikan mereka selama tiga tahun ajaran. Upaya ini dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi pembelajaran guru dan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah, dan siswa-siswa sekolah penggerak didorong lebih cepat memenuhi standar profil pelajar Pancasila.
“Setelah tiga tahun, pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan anggaran dan kebijakan untuk mempercepat pertukaran pembelajaran antara sekolah penggerak dan sekolah-sekolah lainnya,” pungkasnya. (des)***