Butuh 60 Ribu Guru, Inilah Cerita di Balik Diluncurkannya Sekolah Rakyat

mendikdasmen abdul muti sebut sekolah rakyat butuh 60 ribu guru nzw
Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih membahas Sekolah Rakyat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025. (Foto: Setpres)

ZONALITERASI.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan, Sekolah Rakyat membutuhkan sekitar 60 ribu guru. Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk siswa dari keluarga miskin hingga miskin ekstrem.

“Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya,” kata Mu’ti, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

Mu’ti mengatakan, bakal mendukung skema perekrutan untuk kebutuhan guru di Sekolah Rakyat. Namun, skemanya masih akan dibahas lebih lanjut.

“Itu nanti kita cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang,” katanya.

Terkait kurikulum, pemerintah menyiapkan dua skema. Skema pertama mengikuti kurikulum sekolah unggulan Garuda atau kurikulum internasional yang didesain Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Skema kedua mengikuti kurikulum sekolah yang berlaku saat ini.

“Kalau sekolah unggul kan standar internasional. Yang sekolah unggul Garuda itu. Tapi kalau kurikulum kami (Dikdasmen) ya sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini,” pungkas Mu’ti.

Perekrutan Guru Sekolah Rakyat 

Sementara Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, membeberkan, Sekolah Rakyat 2025 turut disertai dengan rekrutmen guru. Ia mengatakan, kemungkinan perekrutan guru tersebut akan segera dilakukan antara Maret atau April tahun ini. Belum diketahui jadwal pasti rekrutmen guru Sekolah Rakyat.

“Jika semua berjalan sesuai rencana, pendaftaran akan dibuka dalam satu hingga dua bulan ke depan,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, Kamis, 13 Maret 2025.

Sekolah Rakyat sesuai rencana akan membutuhkan setidaknya 60 ribu guru. Selanjutnya, pemerintah sudah memiliki 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Terbaru, Mensos menargetkan pendirian 200 sekolah Rakyat di tahap awal program ini. Separuh dibangun pemerintah dan sisanya lagi akan dibangun swasta.

“Ke depan diharapkan jenjang pendidikannya SD, SMP, SMA. Saya menargetkan tiap jenjang memiliki kapasitas 300-500 siswa. Sehingga, satu Sekolah Rakyat memiliki sekitar 1.000 murid,” papar Gus Ipul.

Hingga kini diketahui beberapa daerah yang akan menjadi tempat pendirian Sekolah Rakyat di antaranya, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Barat (Sumbar), Kalimantan, dan Papua. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seperti Universitas Brawijaya Malang (UB) dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), berkomitmen mendukung penyelenggaraan program ini.

“Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada 9, terus ada 2 universitas dan 1 di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap,” ucap Gus Ipul.

Memutus Rantai Kemiskinan melalui Pendidikan

Program Sekolah Rakyat yang muncul di era pemerintahan Prabowo Subianto ini, diluncurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Adapun sasaran dari program ini yaitu anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dalam DTSEN kategori desil 1 dan 2.

Berbeda dengan sekolah reguler yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah (Kemendikdsamen) program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kementerian Sosial yang dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan anak dari keluarga prasejahtera.

Program ini menawarkan fasilitas pendidikan komprehensif secara gratis, termasuk seragam, makan, dan asrama.

Sekolah Rakyat akan membuka tiga jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA dengan mengikuti standar pendidikan nasional.

Selain mata pelajaran formal, kurikulum khusus akan diberikan dengan penekanan pada penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.

Proses seleksi siswa akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan verifikasi status ekonomi keluarga dan dilanjutkan dengan tes akademik.

“Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” ungkap Gus Ipul. (des/berbagai sumber)***