Oleh Tugas Suprianto
SAAT ini kita hidup pada era di mana “kemasan” sudah membunuh “isi”. Untuk itu, dalam beberapa aspek, memahami komunikasi di medsos membutuhkan cara dan kerangka yang berbeda dibanding komunikasi tradisional. Kecepatan dalam penjangkau konsekuensi, yakni: Pertama, kerusakan citra pribadi dan institusi bila pernyataan sering kontroversi. Citra KDM bisa pudar sebagai gubernur, sekaligus akan mempengaruhi citra Pemda Jabar yang dipimpinnya. Contohnya, sikap yang dianggap meremehkan peran pers dapat membuat hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah dan media, sehingga mengganggu proses penyampaian informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Pun kesan one man show yang ditandai kamera yang selalu mengarah ke KDM berpotensi membuat jajaran aparatur pemerintah kurang termotivasi dan tidak dihargai, karena kontribusinya jarang diperlihatkan.
Kedua, berkurangnya dukungan masyarakat bila masyarakat menilai konten yang disajikan ternyata tidak sesuai dengan realitas. Ini akan berakibat kepercayaan terhadap pemerintah Jawa Barat akan menurun. Tentu saja, semua itu akan mengganggu implementasi kebijakan dan program pembangunan yang membutuhkan dukungan masyarakat.
Ketiga, kejenuhan terhadap konten yang monoton juga dapat menyebabkan penurunan interaksi dan jangkauan pesan, sehingga mengurangi efektivitas komunikasi pemerintah.
Keempat, risiko hukum dan etika. Contoh pernyataan yang dianggap meremehkan kehadiran pers dapat berpotensi melanggar UU Pers. Selain itu, kebijakan pengumuman “pegawai termalas” juga dapat menimbulkan masalah hukum terkait privasi dan hak-hak pekerja.
Kelima, pengaruh terhadap proses demokrasi. Jika KDM yang disampaikan narasi tunggal lewat medsos tanpa verifikasi independen dari pers, ekosistem informasi akan menjadi bias dan kebenaran terancam. Ini akan mengganggu partisipasi warga sebagai bagian penting proses demokrasi.
KDM sendiri menyadari tantangan yang dihadapinya dan berusaha memberikan penjelasan terkait kesan sentralistik yang muncul. Dalam sebuah acara temu media, KDM menyatakan bahwa dia paham dan mengerti jika ada yang merasa dirinya terlalu dominan dalam konten medsos. Padahal tujuan yang hendak dicapainya adalah untuk menjawab kerinduan masyarakat akan akses langsung ke pemimpin. Pembangunan pun bukan kerja seorang diri. Jajaran pemerintah Jawa Barat bekerja keras setiap hari, dan mungkin dia kurang dalam menampilkan kontribusi mereka. KDM mengakui dirinya bukanlah satu-satunya aktor di Jawa Barat, sebab apa yang dikerjakannya banyak pihak.
Untuk itu, dalam menjaga kredibilitas terjaga dan tidak terjebak situasi one man show, ada sejumlah langkah strategis dapat dilakukan, yakni: Pertama, konten yang disajikan perlu lebih variatif dan mendalam, serta memberikan ruang yang cukup untuk menampilkan peran jajaran aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam mewujudkan program pembangunan. Misalnya, selain menampilkan momen kunjungan ke pasar tradisional, dapat ditambahkan wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan atau perwakilan kelompok pedagang yang menjelaskan peran masing-masing dalam mewujudkan kebijakan pembinaan UMKM. Intinya, komunikasi pemerintah adalah menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan konten yang memiliki nilai informatif, edukasi, inspirasi, promosi, dan hiburan yang relevan dengan tugas instansi, bukan hanya fokus pada sosok pemimpin. Selain itu, perlu juga melakukan social media listening untuk mengikuti perkembangan isu publik dan mengakomodasi kebutuhan informasi masyarakat yang terus berubah.
Kedua, perlu dilakukan sinkronisasi yang baik antara pesan yang disampaikan di medsos dengan pelaksanaan nyata di lapangan, sekaligus memperkuat identitas institusi Provinsi Jawa Barat sebagai entitas yang lebih besar daripada satu orang pemimpin. Contohnya, dalam menyampaikan informasi tentang program bantuan bibit tanaman, dapat menampilkan proses kerja sama antara Dinas Pertanian, pemerintah kabupaten/kota, dan kelompok tani, dengan menyebutkan kontribusi masing-masing pihak. Jika terjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan, lebih baik mengajak pejabat terkait untuk bersama-sama menjelaskan kondisi tersebut secara transparan melalui medsos, sehingga menunjukkan bahwa kepemimpinan bersifat kolaboratif. Pun, ada penekanan pentingnya kesatuan narasi antara pemerintah pusat-Jabar serta koordinasi lintas sektor (instansi) dalam menyampaikan informasi kebijakan secara tepat, cepat, objektif, dan mudah dipahami, dengan menyoroti peran bersama dalam mencapai tujuan pembangunan.
Ketiga, mengembangkan pendekatan komunikasi yang lebih inklusif dan kolaboratif, serta tetap menghargai peran pers sebagai mitra dalam menyampaikan informasi. Dalam sesi live, KDM dapat membuat sesi khusus para pejabat provinsi, bupati/walikota, atau representasi masyarakat dalam menjelaskan berbagai aspek kebijakan dan pembangunan. Program “Kirimkan Pertanyaanmu” dapat diperluas agar tidak hanya menjawab pertanyaan kepada Gubernur tetapi juga kepada jajaran pemerintah daerah terkait. Kerja sama dengan media massa arus utama di Jabar dalam melakukan liputan yang lebih komprehensif tentang peran berbagai pihak dalam pembangunan Jawa Barat, bukan hanya fokus pada aktivitas KDM sebagai gubernur. Semua itu tidak hanya meningkatkan kredibilitas informasi yang disampaikan tetapi juga memperkuat peran pers sebagai kontrol sosial dalam sistem demokrasi, serta menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah usaha bersama seluruh elemen masyarakat.
Langkah-langkah tersebut akan menjadikan medsos dapat berperan sebagai jembatan yang efektif antara pemerintah dan rakyat, bukan hanya sebagai sarana untuk membangun popularitas yang sementara. Ujungnya, kepercayaan publik akan terbentuk secara kuat sehingga diperoleh dukungan dalam mewujudnya pembangunan Jawa Barat.
Koherensi: Tantangan Berikutnya
Persoalan berikutnya yang sering dilupakan adalah dokumentasi capaian yang mudah diakses publik. Selama ini, keberhasilan itu lazim diberi berupa laporan pertanggungjawaban yang disampaikan melalui forum resmi, misalnya ke DPRD, atau didiseminasikan melalui media. Informasi yang diberikan lebih banyak menginformasikan besarannya saja. Fokusnya sering pada laporan teknis dan indikator kuantitatif sehingga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana masalah awal muncul dan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Sebagai contoh, penanganan longsor di Puncak yang disebabkan pembangunan wahana wisata. KDM mendatangi langsung, lalu mengambil tindakan perintah pembongkaran, untuk kemudian dilakukan rehabilitasi lahan. Setelah itu, tidak ada kabar yang lagi. Yang lain, pengiriman anak bermasalah ke barak militer, apakah telah mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik, bagaimana kelanjutannya, dan seterusnya.
Untuk itu, perlu diterapkan pendekatan Story of Change (SoC) yang menyajikan informasi secara naratif, mulai dari permasalahan yang dihadapi, langkah intervensi kebijakan, hingga dampak yang dirasakan secara langsung oleh individu atau kelompok masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperjelas value atas apa yang pernah dilakukan, namun memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Penceritaannya pun dilakukan humanis.
SoC merupakan dokumentasi berbasis alur cerita. Publik pada umumnya mudah memahami informasi dari cerita bukan dari data kaku yang berisi angka-angka. Misalnya, dimulai permasalahan yang dihadapi yang menggambarkan kondisi sebelum intervensi, termasuk testimoni dari individu atau kelompok yang terkena dampak. Lantas, digambarkan intervensi kebijakan yang menjelaskan langkah-langkah yang diambil, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan program, hingga pihak-pihak yang terlibat.
Dan, bagian akhir, hasil yang dirasakan dengan menyampaikan testimoni dan dampak yang yang dirasakan. Ibarat dokter untuk mengetahui keadaan pasien, cukup dengan sampel darah. Dokumentasi yang memuat cerita dari orang yang benar-benar merasakan perubahan sebagai representasi dari warga lainnya.
Pendokumentasi melalui SoC bukan hanya tentang mencatat apa yang telah dilakukan, tetapi juga tentang menyampaikan makna dari setiap langkah yang diambil. Dengan mengaitkan permasalahan, intervensi, dan hasil secara naratif, dokumentasi akan menjadi alat yang efektif untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung. Dari awal hingga akhir ada koherensi yang kuat dalam menjalankan sebuah kebijakan. Lantas, hasilnya dipublikasikan luas, jika perlu dibuat e-book yang dapat diundah secara gratis oleh siapa pun, khususnya warga Jawa Barat.
Soalnya, kerap terjadi, tindakan yang ditempuh kepala daerah seolah tampak benar di awal, namun saat dicek, tenyata tidak mencerminkan hasil yang diharapkan publik. Semacam gelembung sabun, besar di depan, hilang tak jelas rimbanya alias omon-omon saja. ***
Tugas Suprianto, alumni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
