Oleh Prasetyo Pribadi
HARGA minyak dunia melonjak imbas perang di kawasan Timur Tengah. Efeknya jelas. Di banyak negara, harga bensin naik gila-gilaan. Untuk soal ini, Indonesia santuy, ditandai tidak adanya kenaikan harga bensin. Cuma, sampai kapan bertahan tentu menyangkut ketersediaan yang dimiliki Pertamina yang notabene di bawah pemerintah. Untuk itu, perlu dicari pemasok di luar negara-negara Timur Tengah yang selama ini secara tradisional menjadi pemasok utama. Rusia adalah salah satunya.
Presiden Prabowo Subianto bergerak sigap. Minggu, 12 April 2026, Prabowo terbang ke Rusia dengan misi utama soal pasokan energi dan agenda kemitraan penting lainnya. Salah satu agenda penting yang telah dijadwalkan adalah adanya pembicaraan dengan Presiden Vladimir Putin.
Dalam perspektif lebih luas kunjungan Prabowo selaku Presiden Indonesia tentu bukan sekadar urusan minyak, kunjungan kenegaraan rutin, atau silaturahmi diplomatik biasa. Dalam konstelasi politik global yang sedang bergeser drastis menuju era multipolar tension, kunjungan ini harus dibaca sebagai sebuah manuver strategis di tengah dunia yang tidak lagi didominasi satu kekuatan tunggal namun terfragmentasi ke dalam blok-blok kekuatan besar yang saling bersaing, bahkan bersitegang. Situasi ini menuntut Indonesia untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor yang mampu mengelola kepentingan nasional di tengah badai ketidakpastian global.
Sejak berakhirnya Perang Dingin, istilah “dunia multipolar” bukan lagi sekadar teori, melainkan realitas yang terwujud dalam bentuk ketegangan yang meluas. Paling tidak, tiga poros ketegangan yang turut membentuk lanskap keamanan yang kini kita saksikan adalah perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki tahun ketiga tanpa tanda-tanda penyelesaian yang jelas. Perang ini membawa Rusia menjauh dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, tetapi turut memecah belah ekonomi global ke dalam blok-blok sanksi dan koalisi. Itu yang pertama.
Kedua, Timur Tengah yang kembali bergolak, efek dari serangan Israel yang didukung AS atas Iran. Konflik ini berimbas ke negara-negara di kawasan Teluk serta berdampak langsung terhadap naiknya harga minyak dunia dan keamanan jalur pelayaran internasional yang melwati Selat Hormuz.
Ketiga, rivalitas sistemik antara Amerika Serikat dan China yang berlangsung di berbagai bidang, mulai dari teknologi, perdagangan, hingga pengaruh militer di Laut China Selatan dan Indo-Pasifik.
Situasi tersebut melahirkan apa yang disebut sebagai fragmentasi kekuatan. Tidak ada satu negara pun menjadi polisi dunia atau mengatur segalanya. Di tengah kondisi seperti ini, netralitas yang pasif —hanya berdiri di tengah tanpa melakukan apa-apa— tidak lagi relevan dan justru berisiko membuat suatu negara kehilangan daya tawar atau terjepit oleh kepentingan kekuatan besar. Kunjungan Prabowo ke Rusia adalah langkah proaktif dalam menempatkan Indonesia pada posisi yang menguntungkan dan mandiri.
Secara terbuka, kunjungan Prabowo dinyatakan mencari pemasok minyak bagi kebutuhan dalam negeri. Lebih jauh lagi, fokus utama kunjungan ini tentu terkait dengan sektor pertahanan dan keamanan. Rusia menjadi alternatif yang strategis karena selama Indonesia bekerja sama dalam pengadaan alutsista, Rusia menawarkan kemandirian tanpa banyak intervensi politik.
Selain itu, Rusia memiliki “laboratorium hidup” perang modern. Perang secara langsung dengan Ukraina menjadi ajang uji coba nyata bagi Rusia atas drone warfare, elektronik warfare, hingga hybrid war. Pengalaman perang Rusia, mulai dari taktik penangkalan rudal, penggunaan gelombang serangan udara, hingga perang informasi, sangat relevan dengan agenda transformasi TNI yang sedang gencar dilakukan. Belajar dari pengalaman perang sesungguhnya memiliki nilai yang tak ternilai untuk memodernisasi doktrin, kemampuan tempur, dan dinamika perang abad ke-21.
Selain soal pertahanan, Rusia adalah pemain dominan dalam sektor energi global, baik itu minyak bumi, gas alam, maupun teknologi energi nuklir untuk kepentingan sipil. Dalam situasi geopolitik yang volatil, harga energi bisa melonjak drastis akibat gangguan rantai pasok atau sanksi politik seperti yang tengah terjadi saat ini. Adanya akses dan kerja sama yang baik dengan Rusia dapat memberi Indonesia opsi tambahan dalam mengamankan pasokan energi nasional.
Hal tersebut sejalan dengan konsep Economic Statecraft di mana hubungan diplomatik digunakan untuk menjamin ketersediaan komoditas strategis. Ini adalah bentuk ketahanan ekonomi. Indonesia tidak selalu bergantung pada satu sumber saja untuk memenuhi kebutuhan energi yang menjadi nadi pembangunan dan stabilitas sosial.
Secara politis, lawatan Prabowo ini mengirimkan pesan yang sangat jelas namun halus kepada berbagai kekuatan dunia sekaligus mencerminkan strategi balance of power.
Pertama, Amerika Serikat dan blok Barat. Indonesia memberi sinyal bahwa Indonesia tidak berada sepenuhnya dalam orbit pengaruh mereka. Indonesia adalah negara merdeka yang berhak menentukan arah kerja samanya sendiri. Ini adalah sinyal bahwa Jakarta tidak bisa begitu saja didikte atau dipaksa untuk memihak sepenuhnya dalam persaingan blok Timur-Barat.
Kedua, kepada China terkirim sinyal bahwa Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada mitra Asia terbesarnya. Membangun kedekatan dengan Rusia adalah cara untuk menyeimbangkan hubungan dengan Beijing, memastikan bahwa hubungan ekonomi dan politik kita tetap setara dan tidak menciptakan ketergantungan yang berlebihan.
Dan, ketiga, kepada Rusia. Indonesia merupakan negara yang terbuka untuk kerja sama yang saling menguntungkan, namun ini bukan berarti masuk ke dalam aliansi militer atau blok politik tertentu. Indonesia tetap menjaga prinsip bebas aktif.
Itu menjadi inti dari diplomasi keseimbangan yang selama ini dianut bangsa ini. Indonesia ingin menjadi teman bagi semua, dan musuh bagi tak seorang pun.
Hanya saja, manuver diplomatik ini tidak lepas dari risiko dan tantangan berat yang harus dikelola dengan cerdas. Ada sejumlah hal yang perlu diwaspadai antara lain ancaman hukum dan politik dari Amerika Serikat melalui undang-undang CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act). Aturan ini berpotensi menjatuhkan sanksi sekunder bagi negara yang melakukan transaksi pertahanan signifikan dengan Rusia. Dampaknya bisa berupa pembatasan akses ke sistem keuangan global atau sulitnya mendapatkan teknologi tinggi lainnya dari Barat.
Pun, kita harus realistis melihat kapasitas Rusia sebagai mitra ekonomi. Akibat perang dan sanksi, ekonomi Rusia menghadapi tekanan serta gangguan pada supply chain global. Meski menjadi mitra penting, Rusia tidak bisa dijadikan sebagai mitra utama dan tunggal. Kerja sama ekonomi dengan Rusia berkemungkinan bersifat komplementer, bukan substitusi bagi hubungan dagang Indonesia dengan negara-negara lain seperti China, Jepang, AS, atau negara-negara Eropa.
Dalam situasi eskalasi konflik global sekarang ini, terdapat risiko Indonesia terseret menjadi “arena perang proksi” secara tidak langsung. Kita harus waspada terhadap influence operation, kampanye informasi yang memecah belah opini publik, hingga ancaman serangan siber yang bisa meningkat seiring dengan intensitas hubungan diplomatik kita dengan berbagai kekuatan besar.
Dari dalam negeri, langkah yang harus diimbangi dengan modernisasi pertahanan yang nyata, penguatan badan intelijen, serta kesiapan infrastruktur cyber security yang tangguh. Tujuannya mengamankan kedaulatan, melindungi kepentingan ekonomi nasional, dan memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pemain mandiri yang berdaulat di tengah persaingan kekuatan global yang semakin ketat. ***
Prasetyo Pribadi, pengamat hubungan internasional dan security cyber, tinggal di Jakarta.
