Oleh Dwi Joko Widiyanto
KANG Dedi Mulyadi (KDM), kehadiran Akang adalah anugerah bagi Jawa Barat, mungkin juga bagi Indonesia. Setahun lebih memimpin provinsi ini, Akang telah menunjukkan wajah baru pemerintahan: responsif, cepat, dan langsung menyentuh akar persoalan. Jika birokrasi memerlukan waktu sebulan untuk mengambil keputusan, Akang melakukannya dalam hitungan jam.
Birokrasi pemerintahan memang sudah terlalu nyaman dalam rutinitas dan cara kerja “asal sesuai prosedur”. Gaya kepemimpinan Akang mengguncang kenyamanan itu, menuntut birokrasi berlari, membuka mata, dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi publik yang serba cepat. Akang berhasil melahirkan harapan baru hadirnya pelayanan publik yang lebih gesit.
Dengan cara kerja seperti itu, Akang menangguk popularitas yang luar biasa besar yang bahkan tidak pernah dicapai gubernur-gubernur sebelum ini. Hari-hari ini Akang populer sebagai ikon kepala daerah populis-progresif.
Popularitas Sudah Cukup
Capaian popularitas itu menurut saya sudah cukup, Kang. Publik Jawa Barat sudah melihat bagaimana Akang bergerak dan mendobrak. Kini mereka menantikan bagaimana Akang akan menata. Jika tahun pertama adalah masa mobilisasi dan akselerasi, maka tahun-tahun berikutnya harus menjadi masa institusionalisasi. Kualitas kepemimpinan Akang akan diuji di sini, bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi memastikan sistem bisa mencegah masalah yang sama berulang.
Selama ini banyak persoalan publik selesai karena Akang hadir langsung: turun ke lapangan, mendengar keluhan warga, mengambil keputusan spontan. Tindakan itu efektif sebagai terapi kejut. Namun terapi tidak bisa serta merta menjadi pola permanen. Jika birokrasi terus menunggu figur seperti Akang turun tangan, maka sistem tidak pernah tumbuh dewasa.
Akang telah membuktikan masalah publik bisa diselesaikan cepat ketika ada kemauan. Energi perubahan yang Akang tebar sudah menggedor kesadaran banyak orang. Sekarang waktunya Akang mengalihkan energi itu untuk membangun institusi pemerintahan. Akang harus mulai mengubah karisma menjadi sistem, menggeser figur ke struktur, dan membakukan tindakan responsif menjadi standar baru birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Jawa Barat.
Tugas pemimpin bukan hanya menggerakkan, tetapi juga membangun institusi. Pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari kehadiran figur pemimpin yang bekerja cepat, tetapi juga dari sistem yang mampu bekerja konsisten, bahkan ketika figur itu tidak lagi berada di sana.
Jalan Sunyi Menata Institusi
Kekuatan Akang selama ini adalah kehadiran langsung: hadir di lokasi bencana sebelum sirine berhenti berbunyi, datang ke rumah warga sebelum laporan resmi terkirim, merespons keluhan publik sebelum staf sempat rapat. Namun kekuatan yang sama juga bisa menciptakan ketergantungan dan jebakan. Birokrasi menjadi terlalu mengandalkan figur, bukan sistem.
Pengalaman demokrasi di banyak tempat menunjukkan reformasi tidak bisa berumur panjang manakala pemimpin terlalu dominan, dan sistem terlalu bergantung pada gaya dan figur personal. Sejarah politik Indonesia kaya dengan pemimpin populer yang mencuri perhatian, tetapi miskin pemimpin yang meninggalkan institusi kuat sebagai warisan.
Dengan menata institusi, Akang punya peluang menjadi pelopor gelombang baru reformasi birokrasi: bukan hanya memotong jalur, tetapi membangun jalur baru.
Memperkuat institusi berarti memperpendek jalur pelayanan publik, merapikan arsitektur pengambilan keputusan, membangun mekanisme pelayanan yang jelas, dashboard data kinerja pemerintahan yang bisa diakses publik, dan prosedur standar yang memaksa birokrasi bergerak tanpa harus menunggu instruksi harian pimpinan. Tanpa itu, semua yang Akang bangun hari ini akan rapuh. Birokrasi akan kembali pada kebiasaan lamanya. Kecepatan akan kembali menjadi anomali.
Tetapi membangun institusi adalah jalan sunyi. Jalan itu tidak seramai turun ke lapangan, atau sepopuler video viral ketika Akang menjemput keluhan warga dan membereskan masalah mereka. Tetapi inilah pekerjaan yang menentukan apakah warisan Akang akan bertahan lima tahun, sepuluh tahun, atau justru hilang begitu masa jabatan berakhir.
Jalan ini mungkin juga tidak nyaman. Selain panjang, dan butuh kepemimpinan yang tekun, juga minim tepuk tangan dan sorot lampu. Akang harus menahan godaan untuk tampil menjadi pusat segalanya. Kalau perlu mundur setapak dan sedikit “menghilang”, demi membiarkan mekanisme bekerja untuk mengurangi ketergantungan birokrasi terhadap Akang sendiri.
Sejarah tidak mengingat pemimpin dari seberapa sering ia tampil di media sosial, tetapi dari seberapa lama karyanya bertahan setelah ia pergi. Jawa Barat sudah merasakan kehadiran Akang. Sekarang Jawa Barat menunggu warisan Akang. Warisan itu bukan sekadar jalan diperbaiki cepat, bantuan sosial dibagikan tepat, atau penanganan bencana yang sigap. Warisan itu adalah birokrasi yang tidak lagi berjalan lambat, tidak lagi takut mengambil inisiatif, dan tidak lagi menyulitkan warga, ketika Akang tak lagi ada. ***
Dwi Joko Widiyanto, aktivis pemberdayaan masyarakat.
