Sebut ‘Kena Getahnya’, Nadiem Makarim Keukeuh Lanjutkan Kebijakan Zonasi

ndm Khannis BiiPNG 894202899
Mendikbudristek, Nadiem Makarim, saat berbicara dalam live siaran laman youtube @SemuaMuridSemuaGuru, Sabtu, 29 Juli 2023, (Foto: Tangkapan layar video Youtube.com).

ZONALITERASI.ID – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Mendikbudistek), Nadiem Makarim, menegaskan, Kemendikbudristek akan melanjutkan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Ini adalah suatu hal penting yang harus tetap dilanjutkan. Meskipun merasa repot dan kecewa sekalipun, jika zonasi ini tidak dilanjutkan maka kesenjangan tidak akan pernah tertutup,” kata Nadiem, saat berbicara dalam live siaran laman youtube @SemuaMuridSemuaGuru, Sabtu, 29 Juli 2023.

“Jika terus seperti itu (menolak zonasi) maka anak-anak yang tidak mampu akan selalu bayar sekolah swasta. Sekolah swasta yang mana tempat anak-anak tidak bisa masuk ke sekolah negeri dan lain-lain,” sambungnya.

Nadiem menuturkan, kebijakan yang dia lakukan adalah contoh dari continuity atau keberlanjutan.

Menurutnya, ada beberapa kebijakan yang memang sudah ada sebelumnya dan perlu terus didorong, hal seperti ini baginya bukanlah suatu masalah.

“Kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Saya melanjutkan kebijakan Pak Muhadjir Effendy. Saya terkena getahnya setiap tahun karena proses zonasi ini. Tapi kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting yang sudah pasti merepotkan saya,” ucapnya.

Sementara inisiator Semua Murid Semua Guru dan pendiri Sekolah Cikal, Najelaa Shihab, mengatakan, legacy di dalam dunia pendidikan itu seharusnya merupakan sesuatu yang berkelanjutan.

“Hal itu bukan masalah siapa yang tanda tangan. Kurikulum merdeka adalah kurikulum pendidikan yang betul-betul mendorong potensi dan kapasitas anak,” terangnya.

Diketahui, zonasi merupakan sistem yang mengatur penerimaan peserta didik baru berdasarkan pada wilayah tempat tinggalnya.

Sistem zonasi ini sempat menjadi perdebatan panjang di masyarakat karena dinilai menimbulkan banyak kecurangan. Perdebatan itu antara lain menyoal mulai belum meratanya sekolah di beberapa wilayah, manipulasi kartu keluarga dan data prestasi siswa, hingga silang pendapat dalam penentuan titik koordinat.

Di Jawa Barat misalnya, kebijakan zonasi memakan korban. Dinas Pendidikan Jawa Barat membatalkan 4.791 siswa yang telah diterima di berbagai sekolah dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 .

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wahyu Mijaya, menjelaskan, ribuan siswa yang dibatalkan keikutsertaannya itu dilakukan karena berbagai sebab. Namun mayoritas ketidaksamaan data. Sebagai contoh dokumen KK tidak sesuai, titik koordinat juga, karena nilai rapot, dokumentasi program penanganan kemiskinan, dan prestasi tidak sesuai.

“4.791 siswa yang dibatalkan keikutsertaannya tersebut merupakan peserta yang tidak memenuhi persyaratan saat proses verifikasi dari pelaksanaan PPDB tahap I dan II,” kata Wahyu, Minggu, 23 Juli 2023. (haf)***

Respon (46)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *