Sinergi Pemkab Bandung-Rumah Moderasi UIN Bandung, Aksi Konkret lewat Gerakan Konservasi Alam

a52de51c 4854 43e6 b316 02d4a2585f43 scaled
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menerima audiensi Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, di Rumah Dinas Bupati, Senin, 23 Februari 2026, (Foto: Dok. UIN Bandung).

ZONALITERASI.ID Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menerima audiensi Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, di Rumah Dinas Bupati, Senin, 23 Februari 2026.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan strategis untuk mengintegrasikan program penguatan kerukunan umat beragama dengan aksi nyata pelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung.

Dalam audiensi itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengapresiasi peran aktif Rumah Moderasi Beragama (RMB) yang selama ini berkontribusi menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Menurutnya, penguatan moderasi beragama perlu diperluas ke ruang aksi yang lebih konkret, salah satunya melalui gerakan konservasi alam.

Sebagai bentuk komitmen kolaborasi, Bupati menawarkan sinergi program penghijauan pada lahan seluas 100 hektare di wilayah Kertasari, sekaligus rencana pembangunan Taman Hutan Raya (Tahura) baru seluas 28 hektare.

Kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung siap memfasilitasi penyediaan bibit tanaman serta menyiapkan regulasi kerja sama agar pelaksanaan program berjalan terukur, berkelanjutan, dan memiliki dampak nyata bagi pemulihan lahan kritis.

“Rumah Moderasi Beragama harus menjadi wadah yang tidak hanya mempertemukan umat, tetapi juga berkarya melalui aksi nyata, salah satunya dalam pelestarian alam,” ujarnya.

Menanggapi tawaran tersebut, Direktur Eksekutif RMB UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Usep Dedi Rostandi, Lc., M.A., didampingi Sekretaris Dr. H. Sahrul Anwar, M.Ag. dan Eko Agus Purwanto menyatakan kesiapan penuh untuk terlibat aktif melalui penerjunan mahasiswa dalam skema KKN Bina Damai.

“Program ini diarahkan untuk mendukung pemulihan ekologi, pendampingan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai toleransi di tingkat desa,” jelasnya.

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas keagamaan ini diharapkan tidak hanya memperkuat harmoni sosial, tetapi memastikan keberlanjutan pemeliharaan vegetasi di kawasan rawan degradasi lingkungan.

Melalui sinergi moderasi beragama dan gerakan hijau, Pemkab Bandung menargetkan terwujudnya model pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga keseimbangan antara kerukunan umat, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian alam. (des)***