Ingin Akses Pendidikan Merata dan Berkualitas, Ketua Umum PB PGRI Lontarkan Soal Ini kepada Presiden

pgri
Ketua Umum PB PGRI, Prof. Unifah Rosyidi saat menyampaikan sambutan pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun PGRI ke-79, di Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2024, dilansir dari keterangan resmi PB PGRI, Minggu, 15 Desember 2024. (Foto: Dok. PGRI)

ZONALITERASI.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, menegaskan, PGRI menitipkan harapan besar kepada pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.

“PB PGRI mengapresiasi atas terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin bangsa. Kami mendukung Asta Cipta Prabowo dan program prioritas pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berkeadilan,” kata Prof. Unifah pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun PGRI ke-79, di Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2024, dilansir dari keterangan resmi PB PGRI, Minggu, 15 Desember 2024.

“Pemerintah harus memperhatikan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, serta perlunya program yang efektif, sistematis, dan merata dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak kalah penting, perlu perlindungan hukum bagi para pendidik agar mereka dapat bekerja dengan aman dan nyaman,” sambungnya.

Lanjut Prof. Unifah, HUT PGRI ke-79 menjadi momentum untuk mengenang perjuangan organisasi ini sejak berdiri pada 25 November 1945. PGRI didirikan sebagai wadah perjuangan guru dalam melawan kebodohan dan keterbelakangan. Kini, PGRI berkomitmen untuk terus beradaptasi dan bertransformasi sesuai tuntutan zaman, sembari tetap setia melayani bangsa dan negara.

Sebagai upaya memajukan pendidikan, PGRI terus mendorong guru untuk belajar dan berinovasi. Guru diharapkan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai perkembangan zaman. Dalam konteks ini, sertifikasi guru menjadi salah satu perhatian utama. Prof. Unifah menekankan agar proses sertifikasi yang belum tuntas diselesaikan dengan model yang lebih sederhana, sesuai semangat Undang-Undang Guru dan Dosen.

“PGRI mencatat, hingga saat ini, sekitar 40% guru belum disertifikasi. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini menjadi urgensi, termasuk penilaian kinerja guru yang harus disesuaikan dengan tugas profesi mereka. PGRI mendukung agar penilaian tersebut diatur secara tertulis dan seragam di seluruh daerah,” ujarnya.

Dukungan terhadap Ujian Nasional

Pada kesempatan sama, Prof. Unifah menyatakan dukungan terhadap keberlangsungan Ujian Nasional (UN). Selain itu, ia menegaskan bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam revisi UU Sisdiknas tidak boleh dihapuskan. Hal ini penting untuk menjaga kesejahteraan guru. PGRI juga meminta agar guru sekolah swasta diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa harus meninggalkan sekolah asalnya.

“Rancangan Undang-Undang Perlindungan Guru menjadi salah satu poin utama yang diajukan oleh PGRI. Naskah akademik untuk RUU ini telah disiapkan, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi guru agar terhindar dari berbagai bentuk kekerasan selama menjalankan tugas,” terangnya.

Prof. Unifah menambahkan,  PGRI berkomitmen untuk terus berjuang demi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“PGRI berharap agar pemerintah serius mendukung upaya tersebut demi kemajuan generasi penerus bangsa,” tandasnya.

Hadir pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun PGRI ke-79,  Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12; Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Ahmad Dofiri; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brojonegoro; Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu; tokoh masyarakat di bidang pendidikan Titiek Soeharto; serta 10 ribu pengurus/anggota PGRI tingkat provinsi dan kabupaten/kota. ***