ZONALITERASI.ID – Komisi V DPRD Jawa Barat melakukan konsultasi dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos), terkait Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Komisi V DPRD Jawa Barat menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat guna meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan yang tinggal di daerah terpencil. Kunjungan dilaksanakan pada Selasa, 6 Mei 2025.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menjelaskan, tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan konsultasi dan mendalami program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini kita bertemu dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat di Kemensos RI dan kita ingin mendapatkan informasi terkait dengan proses pembangunan, pengembangan, serta penyelenggaraan sekolah rakyat. Alhamdulillah kita mendapatkan informasi banyak terkait dengan visi misinya dan itu ternyata bagus. Satu di antaranya adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” ujar Yomanius, saat melaksanakan kunjungan ke Kemensos RI terkait konsultasi penyelenggaraan program sekolah rakyat, Selasa, 6 Mei 2025.
Untung menyatakan dukungan serta harapannya terhadap program tersebut. Sekolah Rakyat dinilai akan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dan tinggal di daerah terpencil.
“Kami Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat siap mendukung program Sekolah Rakyat ini untuk memberikan kesempatan pendidikan yang merata bagi semua kalangan, tanpa terkecuali. Kita berharap adanya sinergi dan kolaborasi dari semua pihak untuk mewujudkan pelaksanaan program yang baik ini, serta dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan,” lanjut Yomanius yang didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih.
Di Jawa Barat sendiri ditargetkan akan memiliki 30 Sekolah Rakyat yang akan dibangun secara bertahap dengan mengusung konsep sekolah berasrama (boarding school). Program ini menyediakan fasilitas pendidikan, tempat tinggal, konsumsi, serta perlengkapan sekolah yang sepenuhnya ditanggung negara.
Sementara itu Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (KND) Kemensos, Herman Koswara, menegaskan, tujuan utama program ini adalah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang merata dan bermutu.
“Kami mengapresiasi perhatian dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mana di Jawa Barat sendiri ditargetkan akan memiliki sebanyak 30 Sekolah Rakyat, Satu kabupaten satu Sekolah Rakyat,” ucapnya.
Herman mengatakan, anak yang menjadi sasaran Sekolah Rakyat diutamakan yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi (miskin) dan yang tinggal jauh di daerah terpencil. Lalu, indikator miskinnya akan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia. Program ini tidak bertujuan untuk menggeser atau menggantikan sekolah yang sudah ada, tetapi justru menjadi pelengkap dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan mereka khususnya mereka yang kurang mampu,” tutup Herman. ***
