ZONALITERASI.ID – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Serang, Banten, pada hari ini, Senin, 9 Februari, bukan sekadar seremoni tahunan. HPN 2026 menjadi momen, ketika insan media menatap dua arah sekaligus, ke belakang pada jejak perjuangan, dan ke depan pada tantangan besar menuju Indonesia Emas 2045.
Tema yang diusung tahun ini, “Pers Sehat Ekonomi Berdaulat Bangsa Kuat”, bukan pilihan retoris. Tema itu lahir dari kesadaran bahwa kualitas demokrasi dan daya saing ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang beredar.
“Pers bukan sekadar industri informasi, melainkan fondasi demokrasi dan pembangunan nasional. Di tengah target pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, peran pers menjadi semakin strategis,” kata Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, saat menyampaikan sambutan peringatan HPN 2026.
“Pers yang sehat bukan hanya soal kebebasan, tetapi juga keberlanjutan dan integritas. Tanpa media yang kuat secara ekonomi dan profesional, sulit mengharapkan kontrol publik berjalan optimal. HPN 2026 mengingatkan bahwa perjalanan menuju bangsa kuat tidak bisa dilepaskan dari kesehatan ekosistem pers,” sambungnya.
Lanjut Munir, dalam satu dekade terakhir, lanskap media berubah drastis. Data dari Dewan Pers menunjukkan, ratusan perusahaan media telah terverifikasi, namun tidak sedikit yang berguguran akibat tekanan bisnis dan perubahan pola konsumsi informasi.
Lalu, laporan Reuters Institute Digital News Report beberapa tahun terakhir juga mencatat penurunan kepercayaan publik terhadap media di berbagai negara, termasuk akibat maraknya disinformasi di platform digital.
“Indonesia tidak kebal terhadap gejala itu. Penetrasi internet yang telah melampaui 70 persen populasi, sebagaimana dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, membawa konsekuensi banjir informasi tanpa batas,” ujarnya.
“Media sosial menjadi sumber berita utama bagi sebagian masyarakat. Kecepatan sering kali mengalahkan akurasi. Algoritma lebih menentukan visibilitas ketimbang verifikasi.”
“Dalam konteks ini, gagasan tentang pers sehat menemukan urgensinya. Kesehatan pers mencakup profesionalisme wartawan, kepatuhan pada kode etik, serta model bisnis yang adaptif.”
“Tanpa fondasi ekonomi yang kokoh, media mudah terjebak pada sensasionalitas atau kepentingan jangka pendek. Padahal, pers arus utama dibedakan dari lalu lintas informasi biasa oleh tanggung jawab etiknya,” tandas Munir.
Selanjutnya Munir menuturkan, tantangan berikutnya adalah kecerdasan buatan. Teknologi ini mampu mempercepat produksi konten, tetapi juga berpotensi memperbanyak misinformasi jika tidak diimbangi literasi digital.
Di sinilah peran pers sebagai kurator kebenaran diuji. Wartawan dituntut bukan hanya mampu menulis cepat, tetapi juga memahami verifikasi data digital, keamanan siber, dan etika penggunaan teknologi.
“HPN 2026 seakan mengirim pesan bahwa transformasi tidak bisa ditunda. Pendidikan dan sertifikasi berkelanjutan bagi wartawan menjadi kebutuhan mendesak,” ucapnya.
“Kolaborasi antarmedia, termasuk dengan perguruan tinggi dan lembaga riset, dapat memperkaya kualitas liputan berbasis data. Tanpa peningkatan kapasitas, pers akan tertinggal oleh arus teknologi yang bergerak, tanpa kompromi,” ujar Munir. (des)***
