ZONALITERASI.ID – Rumitnya pembelajaran jarak jauh (PJJ) di wilayah pedesaan disoroti Komisi V DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, menyebutkan, tiga hal yang menjadi kendala pelaksanaan PJJ di pedesaan yaitu konten, kurikulum, dan ketersediaan sarana.
Dari tiga poin tersebut yang paling bermasalah yaitu ketersediaan sarana. Itu terkait dengan gadget, pulsa, dan signal.
“Sudah setahun ini kita minta Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk melakukan proses-proses untuk mengatasinya, dan kalau perlu buat pos belanjanya. Kami dari Komisi V sudah minta untuk mengidentifikasi,” kata Hadi, Senin (26/7/2021).
Menurut Hadi, dorongan dari DPRD Jabar kepada Dinas Pendidikan kemudian dijawab dengan meminjampakaikan ponsel pintar yang dimiliki sekolah-sekolah ke orang tua siswa.
“Sekitar 38 ribu tablet dipinjampakaikan saat itu. Penyerahan secara simbolik dilakukan di SMAN 9 Bandung tahun 2020. Saya hadir dalam proses penyerahan simbolik itu. Nah ini yang harus terus dicari solusi itu,” ujarnya.
“Saya berkunjung ke sekolahan yang agak pelosok di Purwakarta. Ada sekitar 10 sampai 20 siswa dari 300 siswa yang tidak punya gadget. Rebutan antara kakak, bapak, dengan adik. Akhirnya dari sekolah dibikin kebijakan di sekolah bisa untuk 5 orang untuk komputer, sehingga mereka belajar jarak jauh menggunakan sarana sekolah,” sambung Hadi.
Lanjutnya, untuk masalah pulsa, beberapa pihak melakukan kerja sama dengan operator dan membagikan kartu perdana gratis yang biayanya diambil dari sekolah lewat dana BPS dan Biaya Operasional Sekolah Daerah.
Adapun untuk ketersediaan sinyal, Hadi menuturkan, itu problem yang cukup sulit. Di kawasan Jawa Barat bagian selatan misalnya, rata-rata memiliki keluhan luar biasa.
“Di Garut selatan, dari 400 siswa, yang bisa mengerjakan tugas melalui PJJ hanya 30 siswa. Artinya 370 siswa tidak bisa menyelesaikan tugas. Jadi ini parah. Kita terus mendesak jangan sampai terjadi lost generation ataupun lost educational,” katanya.
Hadi menambahkan, Komisi V DPRD Jabar telah menyampaikan persoalan itu kepada Gubernur Jabar.
“Persoalan ini harus segera dibenahi. Gagasan yang ditemukan adalah kerja sama antara Diskominfo dengan operator. Diskominfo mendefinisikan ada daerah yang masih kosong untuk kemudian membangun semacam titik-titik yang bisa dibangun BTS-BTS baru,” pungkasnya. (des)***
