ZONALITERASI.ID – Wali Kota Bogor Bima Arya meminta pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) yang baru dilantik mengevaluasi dan membenahi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), terutama mengenai verifikasi faktual terhadap data kependudukan pendaftar.
Diketahui, pascakisruh PPDB 2023, Bima Arya melakukan rotasi kepala sekolah (kepsek) dan sejumlah pejabat Disdik Kota Bogor. Adapun delapan kepala sekolah yang dirotasi, yakni kepala SMPN 1, SMPN 3, SMPN 6, SMPN 8, SMPN 12, SMPN 16, SMPN 18, dan SMPN 20.
“Ini sebagai bentuk pembelajaran dan pembenahan atas persoalan yang ada dalam PPDB,” kata Bimas Arya, setelah melakukan rotasi beberapa pejabat Disdik dan kepala sekolah 8 SMP negeri di Kantor Disdik Kota Bogor, Senin, 31 Juli 2023, dilansir dari Antara.
Bima Arya mengatakan, menyusul terjadinya kisruh PPDB tahun ini, pihaknya membentuk tim khusus penelusuran kecurangan PPDB yang melibatkan Inspektorat, berkoordinasi dengan Kemendikbudristek.
Berdasarkan laporan rekomendasi Inspektorat mengenai pelanggaran PPBD 2023, lanjutnya, perlu langkah-langkah nyata untuk membenahi sistem.
“Saya telah memegang laporan dari Inspektorat terkait pelaksanaan PPDB. Ini cukup tebal ada 30 halaman dan dari sinilah kita lakukan langkah pembenahan. Saya meminta Disdik membentuk panitia khusus PPDB jauh hari sebelum pendaftaran dilaksanakan agar menghindari potensi kecurangan dilakukan para pendaftar,” tandas Bima Arya.
Kecurangan PPDB 2023 Kota Bogor menjadi perbincangan warganet karena ditemukan pendaftar yang menitipkan identitas anaknya di kartu keluarga (KK) lain untuk mengakali jarak rumah dalam sistem zonasi.
Selain itu, memanipulasi data identitas anak di KK orang lain sehingga merugikan calon siswa dari warga setempat. Ia telah melakukan inspeksi mendadak ke sekolah yang banyak diperbincangkan tersebut, yakni SMPN 1 dan SMAN 1 Kota Bogor yang berdampingan dan tergolong sekolah favorit di daerah itu. (des)***
