Buka Forum DP3AKB, Sekda Jabar: di Pemerintahan Harus Miliki Jiwa Kepemimpinan Siliwangi

Forum OPD DP3AKB Jabar
Sekda Jabar, Herman Suryatman, saat membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (FOPD) DP3AKB Jawa Barat, pada Rabu, 18 Februari 2026, (Foto: Istimewa).

ZONALITERASI.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah di Jawa Barat untuk memiliki jiwa kepemimpinan Siliwangi.

Pernyataan itu disampaikan Sekda Jabar saat membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (FOPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, pada Rabu, 18 Februari 2026.

”Di pemerintahan saat ini harus memiliki jiwa kepemimpinan Siliwangi. Yakni, kepemimpinan yang ‘nerus bumi, ngapak mega, tur napak sancang’. Menurut saya ini sangat scientific, di mana fokus utamanya jika dihubungkan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana menjadi kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat,” kata Herman.

Herman menjelaskan, nerus bumi berarti harus membumi, paham realitas sehari‑hari, empati terhadap lingkungan dan masyarakat. Sebagai contoh, realitas yang terjadi di sekitar kita seperti perkawinan dini, kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan angka perceraian, serta kasus bunuh diri anak.

“Maka dari itu, kita harus paham kedalaman setiap permasalahan yang ada, sehingga dapat melakukan pencegahan serta sinergitas sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan,” ujarnya.

“Kemudian yang kedua adalah ngapak mega digunakan sebagai metafora berpikir besar, punya visi tinggi. Tidak hanya terpaku pada hal kecil, tetapi mampu melihat jauh ke depan serta harus mempunyai target ke depan,” sambung Herman.

Adapun napak sancang berarti bisa menyelesaikan masalah dalam situasi sulit dengan anggaran terbatas. Dalam hal ini, fokus pada exit strategy.

Sejalan dengan itu, Herman mngungkapkan bahwa pembangunan SDM dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dan paling fundamental dalam masyarakat. Keluarga yang kuat, harmonis, dan berdaya menjadi fondasi lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

“Pegawai di lingkup DP3AKB perlu memberikan kontribusi bagi masyarakat, khususnya pada pencegahan kekerasan serta penanganan kekerasan secara komprehensif. Forum OPD bukan hanya formalitas. Ini hanya titik masuk melihat DP3AKB memiliki masalah yang kompleks dan juga kita harus lebih mitigatif. Sebagai catatan, provinsi adalah agregat. Kuncinya adalah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan hingga desa,” ucap Herman.

Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, menjelaskan, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana merupakan strategi pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga serta menciptakan peluang yang berkontribusi besar dalam membentuk ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam mewujudkan generasi unggul Jawa Barat.

“Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan pengasuhan positif, serta percepatan penurunan perkawinan anak menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah. Khususnya dalam peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola pembangunan,” ungkap Siska.

Siska menuturkan, Forum DP3AKB Jawa Barat juga membahas penguatan pembangunan keluarga melalui peningkatan kualitas pengasuhan, edukasi kesehatan reproduksi remaja, dan penguatan ketahanan ekonomi keluarga. Seluruh program tersebut diarahkan untuk mendukung pembentukan karakter pancawaluya masyarakat Jawa Barat.

“Melalui forum ini diharapkan terbangun sinergi dan konvergensi program lintas sektor guna memastikan kebijakan terintegrasi dan berdampak nyata,” tandas Siska.

Forum DP3AKB Jawa Barat dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat, akademisi, organisasi perempuan, Forum Anak Daerah, serta mitra pembangunan lainnya.

Hadir menjadi narasumber kegiatan antara lain Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Titi Eko Rahayu; Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Budi Setiyono; serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Ane Carolina. (des)***