ZONALITERASI.ID – Diskusi publik bertajuk “Membaca Arah Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Prabowo dan Dampaknya” yang diselenggarakan oleh SUSTAIN bersama Perkumpulan INISIATIF, di Bandung, pada Selasa, 14 April 2026, menjadi forum publik untuk menyoroti adanya kesenjangan tajam antara narasi “ekonomi campuran” yang berkeadilan dengan realitas data lapangan yang menunjukkan pelemahan kesejahteraan rakyat serta kemerosotan demokrasi.
Ketua Perkumpulan INISIATIF, Sapei Rusin, mengatakan, forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi bagian dari ikhtiar politik, moral dan intelektual untuk mengembalikan arah pembangunan ke rel ideologisnya: mewujudkan kedaulatan ekonomi, keadilan sosial dan kemakmuran yang merata.
Dalam diskusi ini, para narasumber sepakat bahwa pemerintahan saat ini menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan visi politik dengan eksekusi kebijakan yang efektif. Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, menekankan bahwa efektivitas ekonomi sangat bergantung pada keberanian pemerintah untuk melakukan reformasi struktural pada birokrasi dan keterbukaan terhadap publik.
“Ada gap sangat besar di pemerintahan Prabowo antara gagasan dan implementasinya. Ada tiga kuncinya kalau mau berhasil ekonominya yang harus direduksi: pertama, peran swasta dan masyarakat harus ditingkatkan. Peran negara tetap besar, namun kompetensi diperbaiki. Lalu nepotisme dikurangi, maka kita akan melihat kebijakan ekonomi yang baik,” ujar Tata.
Sementara itu, ekonom, Alamsyah Saragih, membedah kerentanan ekonomi nasional melalui perspektif “Tiga Buff er” (Fisik, Likuiditas, dan Sosial). Dia menyoroti bahwa tanpa penguatan pada ketiga aspek ini, sektor riil akan sulit bergerak di tengah ketidakpastian global.
Alamsyah memberikan catatan kritis terhadap lemahnya ketahanan stok energi nasional di mana Indonesia hanya memiliki cadangan BBM untuk 25,5 hari—tertinggal jauh dibandingkan Malaysia (30 hari) dan Thailand (50 hari).
Dia juga menekankan perlunya reformasi pada lembaga pengelola investasi seperti Danantara agar benar-benar memberikan nilai tambah dan mematuhi standar internasional.
“Strategi ekonomi kita saat ini menghadapi risiko besar karena lemahnya buff er fi sik dan likuiditas. Kita membutuhkan inisiasi Natural Resource Fund sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) baru yang mematuhi Santiago Principles untuk mengantisipasi gejolak global. Tanpa percepatan transmisi ke sektor riil dan penguatan cadangan strategis—baik pangan maupun energi—kita akan terus terjebak dalam situasi ‘gonjang-ganjing’ setiap kali ada dinamika pasar internasional. Kita harus beralih dari sekadar mengejar angka investasi menuju penguatan akses keuangan yang inklusif bagi seluruh pelaku ekonomi,” ujar Alamsyah.
Pada kesempatan sama, ekonom, Diding Sakri, memaparkan analisis mendalam mengenai korelasi antara ketimpangan pendapatan dan rendahnya mobilitas antargenerasi melalui kerangka kurva Great Gatsby. Dia mengingatkan, Indonesia yang sebelumnya merupakan “anomali” dengan tingkat mobilitas lebih tinggi dibanding negara berkembang lainnya, kini mulai bergerak ke arah yang salah seiring dengan mengerasnya struktur kelas. Data menunjukkan adanya penurunan mobilitas pada generasi milenial dibandingkan generasi sebelumnya, di mana nasib anak kini semakin ditentukan oleh latar belakang ekonomi orang tua ketimbang bakat dan usaha individu.
“Ada risiko besar Indonesia terjebak dalam ‘ujung yang salah’ pada Kurva Great Gatsby sebelum kita mencapai status negara berpenghasilan tinggi. Data menunjukkan mobilitas antargenerasi milenial memburuk, di mana indeks persistensi ekonomi (IGE) naik dari 0,26 menjadi 0,34. Di atas kertas beberapa program Prabowo secara teoretis diyakini dapat menjadi pengungkit mobilitas antargenerasi, namun pertanyaannya adalah apakah program tersebut diimplementasikan dengan baik. Tanpa implementasi yang baik dikuatirkan kita akan melihat lahirnya dua kelas yang terpisah jauh: kelas ‘Istimewa’ yang mewarisi aset dan jaringan elit, serta kelas ‘Terjebak’ yang kesempatan kerjanya hanya terbatas pada sektor dengan produktivitas rendah,” kata Diding.
Sebagai informasi, dalam laporan terbaru SUSTAIN, ada beberapa indikator perekonomian yang menunjukan korelasi, untuk mencapai kondisi ekonomi yang baik memerlukan demokrasi yang sehat. Meskipun investasi meningkat sebesar 33% pada periode 2021-2022, penyerapan tenaga kerja justru jauh di bawah target, yakni hanya tumbuh sekitar 8%. Kondisi ini diperburuk dengan penurunan kelas menengah, sebanyak 9,48 juta penduduk Indonesia “turun kelas” antara tahun 2019-2024.
Informalisasi pekerja pun besar, yakni sekitar 59% pekerja tetap terjebak di sektor informal, dengan pertumbuhan upah riil yang berada di bawah pertumbuhan ekonomi. Dalam hal investasi ada inefisiensi yang tinggi ditunjukkan lewat angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) meningkat dari 5,38 menjadi 6,68. Artinya, investasi di Indonesia semakin mahal, namun semakin tidak efi sien dalam menghasilkan output ekonomi.
Sebagai langkah koreksi, Perkumpulan INISIATIF dan SUSTAIN mendorong pemerintah untuk:
1. Mendorong Desentralisasi Ekonomi: Memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi publik dan swasta, bukan sekadar membangun kelompok elit bisnis baru.
2. Transparansi & Partisipasi: Membuka masukan secara luas dari masyarakat dan ahli pengetahuan mengenai kebijakan strategis nasional.
3. Hilirisasi yang Berorientasi Rakyat: Memperkuat sektor padat karya seperti ekowisata dan industri hijau (panel surya, baterai EV) daripada proyek ekstraktif yang hanya memberikan laba berlebih (super normal profit) bagi segelintir korporasi.
4. Akselerasi Energi Terbarukan: Memberikan insentif nyata bagi solar rooftop dan menerapkan skema power wheeling untuk mendorong partisipasi swasta dan publik.
5. Diversifikasi Pendapatan Negara: Meningkatkan pungutan sektor ekstraktif yang memiliki super normal profit, seperti batu bara.
(des)***
