ZONALITERASI.ID – Kelompok pemerhati pendidikan Jawa Barat bersama Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat meminta kejelasan arah dan keberlanjutan program Sekolah Manusia Unggul (Maung) yang akan dimulai tahun ajaran 2026/2027.
Program sekolah Maung, dinilai akan membawa konsekuensi besar terhadap sistem pembelajaran, mekanisme seleksi, hingga dukungan pendidikan di tingkat daerah.
“Dalam program Sekolah Maung, kami menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam rancangan program tersebut, termasuk potensi ketimpangan yang pernah terjadi dalam sistem pendidikan, di mana siswa berprestasi bertumpuk di sekolah tertentu yang menyebabkan ketimpangan layanan pendidikan,” kata Ketua Fortusis Jawa Barat, Dwi Subawanto, saat melakukan audiensi bersama Komisi V DPRD Jawa Barat, di Ruang Komisi V, Gedung DPRD Jabar, baru-baru ini.
“Kami menyampaikan penolakan terhadap program Sekolah Maung yang didasari pada kondisi sebelum 2017, ketika terjadi penumpukan murid berprestasi di sekolah tertentu yang menyebabkan ketimpangan pelayanan pendidikan,” sambugnya.
Dwi juga menyoroti capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Jawa Barat yang pada 2025 berada di angka 70,44 dan masih masuk kategori Tuntas Pratama.
Selain itu, masih terdapat ketimpangan akses pendidikan, di mana 14 kecamatan belum memiliki SMA/SMK dan 128 kecamatan belum memiliki SMA/SMK negeri.
Meski begitu, lanjut Dwi, ruang koreksi terhadap kebijakan tersebut semakin terbatas. Sehingga, peran DPRD Jawa Barat, khususnya Komisi V, untuk memperjelas arah pengembangan Sekolah Maung begitu penting.
“Kami melihat saat ini sudah sangat sulit memberikan masukan, apalagi membatalkan rencana Sekolah Maung ini. Karena itu kami meminta Komisi V DPRD Jabar memperjelas arah pengembangan dan keberlanjutan program ini,” katanya.
Dwi menuturkan, Sekolah Maung ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda yang mengarah pada Sekolah Garuda Transformasi.
Namun, lanjutnya, jika Sekolah Maung akan dikembangkan menjadi Sekolah Garuda Transformasi, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan 41 sekolah yang masuk program tersebut. Mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, kualitas guru, hingga lingkungan belajar.
“Kalau ini menjadi Sekolah Garuda Transformasi, maka harus ada kesiapan yang jelas. Jangan sampai menjadi sekolah unggulan yang setengah matang,” ucapnya.
Dwi menyebutkan, seleksi calon peserta didik dalam program Sekolah Maung juga harus dilakukan secara objektif dan akuntabel, dengan memastikan peserta merupakan siswa berprestasi dan memiliki bakat istimewa.
“Fortusis meminta DPRD Jawa Barat memperketat pengawasan terhadap proses seleksi Sekolah Maung yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, guna mencegah potensi persoalan dalam pelaksanaannya,” tuturnya. (des)***
