ZONALITERASI.ID – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin H.M.M., menegaskan pentingnya akselerasi ekonomi yang berfokus pada sektor pariwisata dunia dan digitalisasi retribusi.
“Tema pembangunan tahun 2027 harus diwujudkan secara nyata guna mendorong Pangandaran menjadi destinasi wisata berstandar global. Langkah ini harus dibarengi dengan kebijakan fiskal yang disiplin dan tepat sasaran,” kata Asep Noordin, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2027, di Aula SMPN 1 Pangandaran, Rabu, 8 April 2026.
Asep menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Pangandaran yang memilih gedung sekolah sebagai lokasi Musrenbang sebagai bentuk penghematan anggaran. Menurutnya, pengetatan fiskal sangat diperlukan untuk memperkuat kondisi keuangan daerah.
“Langkah efisiensi ini sangat penting. Ke depannya, kita bahkan bisa melaksanakan kegiatan di ruang terbuka di destinasi wisata untuk menekan biaya sekaligus tetap produktif,” ujarnya.
Rencana Induk Pariwisata
Pada kesempatan sama, Asep mengatakan, untuk mencapai target sebagai destinasi kelas dunia, harus ada masterplan atau rencana induk pariwisata yang terukur untuk jangka waktu minimal lima tahun. Sehingga, pembangunan infrastruktur memiliki arah yang jelas dan tidak dilakukan secara parsial.
“Salah satu terobosan yang didorong adalah penerapan digitalisasi retribusi pariwisata pada tahun 2027. Dengan menggunakan sistem pembayaran non-tunai atau kartu elektronik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat optimal. Selain itu, kebocoran anggaran bisa diminimalisir,” ucapnya.
“Pengelolaan potensi alam luar biasa yang dimiliki Pangandaran harus dilakukan secara profesional. Terutama pada aspek pelayanan (hospitality), fasilitas (amenity), dan keamanan (security),” tambah Asep.
Konektivitas Infrastruktur
DPRD Pangandaran juga mendesak agar pembangunan jalan di tahun 2027 diarahkan untuk menciptakan efek ganda (multiple effect). Asep mencontohkan, perbaikan jalan di area pedesaan yang memiliki potensi agrowisata atau wisata minat khusus seperti jalur cycling tour.
“Pembangunan jalan harus produktif, seperti menghubungkan destinasi wisata atau sarana produksi pertanian. Kita punya ‘Sawah Purba’ dan jalur potensial lainnya yang jika aksesnya diperbaiki, ekonomi warga akan langsung terangkat,” jelasnya.
Selain sektor wisata, isu lingkungan menjadi perhatian serius. Asep mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah (RIPs), sistem drainase yang terintegrasi. Hingga penataan kabel bawah tanah (ducting) demi menjaga estetika kawasan pantai.
Menutup sambutan, Asep mendorong Dinas Pertanian untuk memaksimalkan potensi hilirisasi produk kelapa. Sebagai produsen kopra terbesar di Jawa Barat, hilirisasi ini sejalan dengan peta jalan pemerintah pusat 2025-2045, untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“DPRD Pangandaran berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar program pemerintah tepat sasaran. Serta mampu mensejahterakan rakyat melalui konsep kemandirian yang kompetitif,” pungkas Asep. ***
