ZONALITERASI.ID – Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, menyatakan berbagai peristiwa pelanggaran HAM pasti akan ditulis. Namun, tidak akan spesifik pada satu peristiwa tertentu misalnya kasus di Timor Timur atau tragedi di tahun 1998.
Fadli Zon menyampaikan pernyataan itu untuk menyikapi penulisan ulang sejarah Indonesia terbaru yang kini tengah dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenkebud).
“Peristiwa-peristiwa itu pasti akan ditulis, cuman kan ini tidak spesifik tentang peristiwa itu. Kita bukan menulis buku tentang sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia, tidak bicara itu,” jelas Fadli kepada wartawan, usai acara Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat, 25 Juli 2025, dikutip dari detikEdu.
Menurut Fadli, semua peristiwa penting yang terjadi di sejarah Indonesia pasti akan dibahas. Di buku terbaru ini, narasi yang dibangun adalah tentang sejarah bangsa dari masa ke masa sejak awal Nusantara hingga era sekarang.
Sehingga, berbagai peristiwa termasuk tentang pelanggaran HAM akan ditulis secara general tidak mendalam. Ia memberikan contoh tentang pelanggaran HAM paling hebat di Banda Neira pada tahun 1600-an yang akan ditulis sebagai peristiwa.
“Kita bicara misalnya pelanggaran yang paling hebat itu dulu dilakukan di Banda Neira, pembantaian 10 ribu orang oleh Jan Pieterszoon Coen tahun 1600-an ya ditulis sebagai sebuah peristiwa narasi dan sebagainya,” urainya.
“Jadi sekali lagi ini lebih kepada highlights secara keseluruhan. Nanti dari situ kita akan mengembangkan lagi,” sambung Fadli.
Sejarah Orde Baru akan Ditampilkan
Editor Umum Buku Sejarah Indonesia terbaru, Jajat Burhanudin, menuturkan, buku ini akan membahas tentang masa Orde Baru. Menurutnya, masa Orde Baru memiliki banyak kelebihan dan kekurangan.
“Masa orde baru dijanjikan oleh sebuah perubahan yang luar biasa, krisis ekonomi mulai diatasi, trust internasional diperoleh dan menurut saya pembangunan di orde baru sangat luar biasa dalam dekade pertama,” ungkapnya.
“Cuman setelah itu kan kemudian, ada beberapa hal yang sangat serius yang disinyalir pelanggaran HAM,” tambah Jajat.
Berbagai kelebihan dan kekurangan ini, lanjut Jajat, merupakan dinamika kebangsaan yang akan disampaikan dalam buku sejarah Indonesia terbaru. Ia menegaskan buku ini tidak berusaha menutupi berbagai hal yang terjadi di masa Orde Baru.
“Ini bagian dari sebuah dinamika kebangsaan yang menurut saya akan disampaikan di buku ini. Jadi buku ini nggak pernah berusaha menutupi hal-hal yang seperti itu,” tegasnya.
Kata Jajat, kebangsaan adalah suatu hal dinamis dan menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang akan dibuka di buku tersebut. Dengan tegas, ia mengatakan buku sejarah terbaru akan menyampaikan berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada di masa Orde Baru.
“Buku ini tidak pernah berpotensi untuk menutupi, menghapus dan sebagainya. Tapi kami akan membuka dengan clear semuanya sesuai dengan data sejarah, bukan rumor yang dipegang, bukan juga suaranya Pak Fadli, tapi sebuah fakta sejarah,” ujar Jajat.
“Jadi saya perlu bilang bahwa di sini, kita cuman mau menampikan sebuah sejarah versi sejarawan yang ada saat ini. Orde Baru semuanya kita bahas, baik sebuah kelebihan kemudian juga persoalan-persoalan yang meliputi semuanya,” tandasnya.
Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Sudah 80%, Libatkan Akademisi 34 Perguruan Tinggi
Pada kesempatan sama Menbud, Fadli Zon, mengatakan, penulisan ulang sejarah Indonesia sudah memasuki progres 80-90 persen yang ditulis oleh para sejarawan profesional. Saat ini, proses penulisan ulang sejarah Indonesia sudah masuk dalam tahap editing.
“80-90% (progresnya) dan sekarang dalam proses editing. Jadi kita nggak ada yang ikut campur ya kita serahkan pada sejarawan. Walaupun saya juga sejarawan tapi saya nggak ada mendikte A, B, C, D,” tutur Fadli.
Fadli mengungkapkan, buku Sejarah Indonesia terbaru ini diharapkan bisa menjadi hadiah ulang tahun ke-80 Indonesia. Namun, terkait tanggal perilisannya, Fadli tidak menetapkan secara saklek harus pada 17 Agustus mendatang.
“Kita harapkan penulisan sejarah Indonesia ini bisa selesai dalam rangka 80 tahun Indonesia merdeka, tentu bukan harus pada 17 Agustus, dalam tahun inilah (2025),” ungkapnya.
Selanjutnya Fadli mengatakan, penulisan ulang sejarah Indonesia ini hadir karena kebutuhan untuk pemutakhiran. Penulisan sejarah dilakukan oleh 112 sejarawan yang berasal dari 34 perguruan tinggi dengan gelar doktor, profesor, dan guru besar.
“Siapa mereka? ya pasti datang dari perguruan tinggi. Jadi bukan orang yang ngaku-ngaku kalau saya ini sejarawan, karyanya apa, bukunya mana, (penulis) sudah teruji di sebagai sejarawan,” urainya.
Mereka telah dipastikan sudah mengetahui inti permasalahan yang ingin ditulis, punya metodologi, dan mengerti historiografi. Ia memastikan para sejarawan yang menulis merupakan ahli yang fokus terhadap suatu bidang selama puluhan tahun.
“Jadi bukan orang yang baru belajar menulis, tetapi memang sudah mempunyai background – latar belakang yang sangat mendalam, sangat panjang. Jadi ini adalah para penulis dan juga para editor yang sudah sangat ahli, maestro lah di bidangnya masing-masing,” kata Fadli.
Dalam penulisan nantinya, Fadli memastikan akan mengakomodir seluruh perspektif seluruh sejarawan. Bila ke depan ada sejarah yang berbeda dari versi penulisan di buku terbaru, ia tidak mempermasalahkan itu.
“Perspektif bisa berbeda-beda, pendapat bisa berbeda-beda, nggak ada masalah. (Tidak akan ada ancaman atau hukuman) kecuali itu hoaks, kadang-kadang fitnah itu baru,” tandasnya. ***
